Di awal tulisan ini, penulis ingin sedikit berpendapat tentang ketidaksukaan penulis terhadap sekelompok orang yang mengaku ‘wakil islam’dalam setiap pembenaran perbuatan mereka yang sama sekali tidak terpuji, seperti kerusuhan, pengrusakan, terror bahkan sampai pembunuhan atas nama kebenaran agama. Sungguh hal tersebut tidak mencerminkan sikap seorang yang memiliki agama, karena beragama berarti memanusiakan manusia, bukankah agama diturunkan untuk manusia? Jadi sifat dasarnya adalah peri kemanusiaan. Terlebih jika hal tersebut dikaji dari sudut pandang kepentingan Indonesia, maka eksklusifitas dalam beragama hanya akan membuat perpecahan bangsa.
Jakarta - A session of the UN Human Rights Council meeting requested the Government of Indonesia to investigate properly the attacks on minorities and religious intolerance. A public hearing on the UPR review of Indonesia was attended by delegations from 74 countries, the UN Human Rights Council 24 members and 47 observers. The UPR Working Group session on Indonesia noted a number of things to watch. One is to question some of the religious intolerance in Indonesia and in protecting the rights of religious minorities.On that session, Indonesian Minister of Foreign Affairs, Marty Natalegawa in his speech says that Government of Indonesia recognizes there are groups that had expressed strong views tend to be extreme and so contrary to the principles of democracy. Strangely, Natalegawa didn’t mention any reason behind the domestic conflict such as religious desecration and defamation that grows liberally. He is busy proclaiming that Indonesia will promote and protect human rights, without realizing this issue is only one sided and politically.In this session, Natalegawa also addressed to critics from several NGO’s that highlights the issue of intolerance for certain groups which carried out the minorities in Indonesia, such as the issue of establishment of several churches, the persecution of the Ahmadiyya, and banning a book discussion, but again he could never explain reasons behind all of this thing called ‘intolerance’.Natalegawa, as a representation of Indonesian Government stated that there is a progress about the protection of minorities, there are several positive developments achieved in Indonesia. One of them, the Government has carry out some positive efforts to suppress religious intolerance. He also stated that Indonesian Government will realize the commitment to promote and protect the human rights. Unfortunately,
Di antara ciri khas Ahlussunnah Wal-Jama’ah adalah mengikuti pola bermadzhab dalam amaliah sehari-hari terhadap salah satu madzhab fiqih yang empat, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Bahkan menurut al-Imam Syah Waliyullah al-Dahlawi (1110-1176 H/1699-1762 M), pola bermadzhab terhadap suatu madzhab tertentu secara penuh telah dilakukan oleh mayoritas kaum Muslimin sejak generasi salaf yang saleh, yaitu sejak abad ketiga Hijriah. Karenanya, sulit kita temukan nama seorang ulama besar yang hidup sejak abad ketiga hingga saat ini yang tidak mengikuti salah satu madzhab fiqih yang ada.
Belakangan setelah lahirnya gerakan Wahhabi di Najd Saudi Arabia, lahir pula gerakan anti madzhab yang mengajak kaum Muslimin agar menanggalkan baju bermadzhab dan kembali kepada “ajaran al-Qur’an dan Sunnah”. Karena menurut mereka, para imam madzhab sendiri seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal, lebih mendahulukan hadits shahih daripada hasil ijtihad. Bukankah semua imam madzhab pernah menyatakan, “idza shahha al-hadits fahuwa madzhabi (apabila suatu hadits itu shahih, maka itulah madzhabku)”.
Seorang Irshad Manji berkebangsaan Kanada. " Dan, di Belanda memang, memiliki banyak kesamaan dengan anggota parlemen Belanda yang berasal dari asal Somalia, bekerja pada sebuah lobi konservatif di AS. Kedua, ia adalah perempuan muda dengan latar belakang Muslim dan tidak sependapat atas ketidakadilan bahwa dalam pandangan Islam, perempuan adalah budak. Selanjutnya bahwa perempuan dianggap sebagai warga kelas dua yang hanya memiliki setengah kesadaran intelektual sebagai manusia. Pandangan tersebut mendapatkan respon serius melalui kritik agresif Islam,
Cita-cita agung para pendiri republik ini (the founding fathers) –seperti Sukarno dan Tan Malaka– adalah menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam makna dan wujud yang sesungguhnya. Cita-cita ini mengandung pesan dan pengertian bahwa kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini tidak akan secara otomatis terwujud dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang sejati adalah bebas dari –pengaruh, pendiktean dan hegemoni – imperialisme (kapitalisme global)- yang sesungguhnya sudah menguasai Dunia Ketiga jauh sebelum Indonesia memproklamasikan “kemerdekaan”-nya. Pertanyaannya sekarang: sudahkan bangsa ini merdeka seperti yang diimpikan oleh para pendiri republik? Ironis memang jika pertanyaan ini harus dijawab secara jujur
Tidak terasa hampir tiga tahun penulis sudah tidak menjadi Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Jawa Tengah Lagi. Tepatnya sejak lengsernya kepengurusan Mahbub Zaki berganti sahabat Kusdiyanto tahun 2008. Saat ini sudah menginjak tahun 2011, yang tentunya kepengurusan PKC Jateng akan segera berganti kepengurusan kembali.
Tiada terasa waktu terus berjalan dan kita telah berhasil melewati usia organisasi ini, PMII pada usia yang ke 51 tahun pada tanggal 17 April 2011. Sebuah usia yang sudah bisa dikatakan matang sebagai sebuah organisasi yang sudah bisa menunjukkan keeksisan sebuah organisasi untuk terus tetap bertahan dalam dinamika kehidupan oragnisasi kepemudaan di Indonesia.
PMII telah berhasil melewati dua zaman system perpolitikan di Indonesia. Yaitu pada tahun 1965 pada masa awal orde baru hingga masa emasnya orde baru. Dan masa reformasi mulai tahun 1998. Sebagai sebuah organisasi ekstra mahasiswa tentunya PMII sudah melahirkan banyak kader yang diharapkan sudah bisa membawa berbagai misi organisasi dalam berbagai dunia profesinya para
Hal ini sudah lama menjadi pertanyaan dikalangan orang tua murid sekolah dan kalangan pemerhati pendidikan Kota Solo. “Kenapa tidak ada tarikan SPP untuk tingkat SD-SMP di Kota Solo justru pungutan diluar nama SPP justru akumulasi jumlahnya lebih besar dibanding dengan jumlah SPP tiap bulannya. Apa SPP itu sudah berganti nama yang penting bisa memungut dana dari siswa”, ungkap seorang Ibu, orang tua siswa salah satu SMP di Solo yang tidak mau disebut namanya.
Saat ini dilapangan banyak tarikan entah itu tarikan dengan nama uang gedung, Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS) dan pungutan yang lain.
Istilah “momok” merupakan satu istilah dari Bahasa Jawa yang biasa diartikan sebagai sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan atau yang jadi momok itu bukan hanya dari makluk alam gaib atau biasa disebut makluk halus tapi juga bisa berwujud benda disekitar kita dan berbagai hal yang membuat diri kita menjadi takut dan kita hindari.
Tapi sungguh memprihatinkan jika yang menjadi momok seseorang itu adalah menulis. Seperti menulis untuk di media misalnya. Entah itu di Koran, majalah, bulletin, website dan media yang lain yang sifatnya tulisan tersebut bermaksud dipublikasikan. Ternyata banyak orang di Indonesia sering menjadikan menulis menjadi momok dalam kehidupannya. Masyarakat lebih suka mengaktualisasikan berbagai ide dan pikirannya dalam wujud kata bukan dalam bentuk tulisan.
Ketika aktivitas Gunung Merapi dinyatakan oleh pemerintah berubah statusnya dari aktif normal, waspada, siaga, hingga menjadi awas, perbincangan tentang gunung itu menjadi semakin seru. Berbagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap Gunung Merapi angkat bicara, seolah-olah mereka sedang bersaing untuk membuktikan bahwa pengetahuan merekalah yang paling benar.
Meskipun dengan cara ungkapan pengetahuan yang berbeda-beda karena perbedaan otoritas, terus saja wacana tentang gunung itu bergulir baik dalam keadaan normal, anomali maupun pascaletusan sehingga tidak mengherankan kalau isu Merapi menjadi komoditas berita.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sudah setengah abad didirikan di Indonesia. Banyak tokoh yang sudah dilahirkan disana. Akan tetapi berbagai permasalahan sering bermunculan ketika seorang kader mencoba untuk terjun aktif mengembangkan organisasi ini. Dan hal yang sangat perlu kita lihat bahwa berbagai permasalahan yang muncul itu juga sering ditemui oleh masa kepengurusan sebelumnya dan terus saja sering muncul dalam setiap kepengurusan.
Kadang sering tersirat di benak pengurus baru bahwa pengurus sebelumnya itu mungkin sedang mengalami keemasan dan tidak mengalami hal yang sulit yang mereka hadapi saat ini. Padahal asumsi
Seiring dengan banyaknya bermunculnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terutama setelah masa reformasi mau tidak mau para aktifis yang terjun di dunia LSM harus bersaing ketat untuk bisa mencari dana untuk bisa menjalankan berbagai programnya untuk advokasi ke tengah masyarakat. LSM yang dahulu masih dipandang sebelah mata kini juga menjadi incaran para lulusan kampus untuk mencari kerja. Yah…boleh dikatSeiring dengan banyaknya bermunculnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terutama setelah masa reformasi mau tidak mau para aktifis yang terjun di dunia LSM harus bersaing ketat untuk bisa mencari dana untuk bisa menjalankan berbagai programnya untuk advokasi ke tengah masyarakat. LSM yang dahulu masih dipandang sebelah mata kini juga menjadi incaran para lulusan kampus untuk mencari kerja. Yah…boleh dikatakan kerja di LSM kini juga mempunyai prestise yang dianggab bagus ditengah masyarakat.
Bukan hanya di tengah masyarakat LSM mendapat nilai plus, tetapi dikalangan penentu kebijakan public seperti ekskutif dan legislative juga senantiasa diajak sebagai mitra patner kerja untuk bisa berpartisipasi membangun bangsa ini. Terlepas nanti ada saling kritik dan koreksi dan sebagainya.
Kemudahan dalam mengakses dana dari donor sering dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mendirikan LSM-LSM jadi-jadian untuk bisa mengakses dana tersebut. LSM jadi-jadian ini sering mengajukan proposal ke donor tapi pelaksanaan programnya dilapangan tidak jalan. Hal ini yang membuat citra LSM di masyarakat dan kalangan donor menjadi negative.
Akibatnya kepercayaan lembaga donor terhadap LSM menjadi merosot dan saat ini untuk bisa mendapatkan kucuran dana dari donor, LSM dituntut untuk lebih bisa memperbaiki berbagai hal baik di lembaganya sendiri maupun autput capain program yang dijalankan. Perekrutan personel yang masuk di LSM yang sembarangan juga bisa menjadikan pencitraan dan autput program LSM sendiri menjadi jelek.
Dalam salah satu rangkaian peluncuran buku “Akuntabilitas LSM : Politik, Prinsip & Inovasi” yang diterbitkan oleh Pokja OMS bekerjasama dengan LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) di Hotel Agas Solo untuk LSM se-eks Karisidenan Surakarta beberapa waktu yang lalu. Rustam Ibrahim, Ketua Steering Committee Pokja OMS yang juga merupakan senior aktifis LSM yang menjadi salah satu pembicara acara tersebut menekankan agar LSM-LSM bisa segera memperbaiki citra LSM seperti pada awal munculnya LSM di Indonesia sebagai lembaga diluar pemerintah yang bisa terlibat aktif berpartisipasi dalam pembangunan untuk membela kaum terpinggirkan.
LSM harus bisa membenahi diri sebagai lembaga public yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan akan berbagai hasil kerja dan managemen lembaganya. Dalam acara tersebut banyak terlontar keresahan LSM-LSM akan permasalahan donor yang mulai susah di dapat. Tidak heran karena memang sebagian besar LSM di Indonesia ini hidupnya masih bergantung dengan donor. Hanya sedikit LSM yang sudah bisa hidup dengan mengandalkan dana dari pengelolaan kekayaan lembaga.
Untuk itu para peserta diskusi banyak yang mengusulkan agar LSM bisa mandari dan bisa mencari terobosan baru untuk mendapatkan dana agar lembaga tetap bisa mengadvokasi masyarakat dan terus berjalan meskipun tidak ada dari donor. Mereka juga mengakui bahwa dengan adanya donor LSM jadi geraknya lebih banyak tergantung donor dan banyak program lembaga yang tidak ada donornya jadi tidak berjalan.
Salah satu peserta dari LSM di Wonogiri bahkan mengusulkan agar para pegiat LSM itu yang direkrut itu berasal dari orang yang memang sudah mempunyai penghasilan yang mapan agar nanti ketika di LSM bisa lebih total untuk mengabdi untuk bangsa ini, “ Bukan hanya sibuk memperkaya dirinya lewat LSM”, tambahnya. Usulan tersebut mendapat tepuk tangan yang riuh dari para peserta.
Dengan kesadaran bersama para peserta mengusulkan agar LSM juga bisa mengakses dana dari APBN/APBD yang sebenarnya ada untuk kegiatan-kegiatan advokasi. Sayangnya dana-dana tersebut masih belum bisa diakses karena minimnya relasi LSM dengan penentu kebijakan. Akhirnya dana tersebut hanya bisa diakses oleh orang-orang atau LSM yang dekat dengan penguasa bahkan hanya LSM jadi-jadian buatan para pejabat. Sungguh amat di sayangkan.
Oleh: Sulatri akan kerja di LSM kini juga mempunyai prestise yang dianggab bagus ditengah masyarakat.
Bukan hanya di tengah masyarakat LSM mendapat nilai plus, tetapi dikalangan penentu kebijakan public seperti ekskutif dan legislative juga senantiasa diajak sebagai mitra patner kerja untuk bisa berpartisipasi membangun bangsa ini. Terlepas nanti ada saling kritik dan koreksi dan sebagainya.
Kemudahan dalam mengakses dana dari donor sering dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mendirikan LSM-LSM jadi-jadian untuk bisa mengakses dana tersebut. LSM jadi-jadian ini sering mengajukan proposal ke donor tapi pelaksanaan programnya dilapangan tidak jalan. Hal ini yang membuat citra LSM di masyarakat dan kalangan donor menjadi negative.
Akibatnya kepercayaan lembaga donor terhadap LSM menjadi merosot dan saat ini untuk bisa mendapatkan kucuran dana dari donor, LSM dituntut untuk lebih bisa memperbaiki berbagai hal baik di lembaganya sendiri maupun autput capain program yang dijalankan. Perekrutan personel yang masuk di LSM yang sembarangan juga bisa menjadikan pencitraan dan autput program LSM sendiri menjadi jelek.
Dalam salah satu rangkaian peluncuran buku “Akuntabilitas LSM : Politik, Prinsip & Inovasi” yang diterbitkan oleh Pokja OMS bekerjasama dengan LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) di Hotel Agas Solo untuk LSM se-eks Karisidenan Surakarta beberapa waktu yang lalu. Rustam Ibrahim, Ketua Steering Committee Pokja OMS yang juga merupakan senior aktifis LSM yang menjadi salah satu pembicara acara tersebut menekankan agar LSM-LSM bisa segera memperbaiki citra LSM seperti pada awal munculnya LSM di Indonesia sebagai lembaga diluar pemerintah yang bisa terlibat aktif berpartisipasi dalam pembangunan untuk membela kaum terpinggirkan.
LSM harus bisa membenahi diri sebagai lembaga public yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan akan berbagai hasil kerja dan managemen lembaganya. Dalam acara tersebut banyak terlontar keresahan LSM-LSM akan permasalahan donor yang mulai susah di dapat. Tidak heran karena memang sebagian besar LSM di Indonesia ini hidupnya masih bergantung dengan donor. Hanya sedikit LSM yang sudah bisa hidup dengan mengandalkan dana dari pengelolaan kekayaan lembaga.
Untuk itu para peserta diskusi banyak yang mengusulkan agar LSM bisa mandari dan bisa mencari terobosan baru untuk mendapatkan dana agar lembaga tetap bisa mengadvokasi masyarakat dan terus berjalan meskipun tidak ada dari donor. Mereka juga mengakui bahwa dengan adanya donor LSM jadi geraknya lebih banyak tergantung donor dan banyak program lembaga yang tidak ada donornya jadi tidak berjalan.
Salah satu peserta dari LSM di Wonogiri bahkan mengusulkan agar para pegiat LSM itu yang direkrut itu berasal dari orang yang memang sudah mempunyai penghasilan yang mapan agar nanti ketika di LSM bisa lebih total untuk mengabdi untuk bangsa ini, “ Bukan hanya sibuk memperkaya dirinya lewat LSM”, tambahnya. Usulan tersebut mendapat tepuk tangan yang riuh dari para peserta.
Dengan kesadaran bersama para peserta mengusulkan agar LSM juga bisa mengakses dana dari APBN/APBD yang sebenarnya ada untuk kegiatan-kegiatan advokasi. Sayangnya dana-dana tersebut masih belum bisa diakses karena minimnya relasi LSM dengan penentu kebijakan. Akhirnya dana tersebut hanya bisa diakses oleh orang-orang atau LSM yang dekat dengan penguasa bahkan hanya LSM jadi-jadian buatan para pejabat. Sungguh amat di sayangkan.
Adanya berbagai kemajuan teknologi dan berbagai fasilitas yang ada di kampus ternyata saat ini tidak mendorong mahasiswa untuk aktif menjadi agen of change (agen perubahan) di negeri ini. Hal ini sangat disesalkan oleh banyak pihak terutama para mantan aktifis mahasiswa entah itu tahun 80-an, 90-an yang banyak duduk di NGO, Partai Politik dan sebagainya.
Haris Rusly, eksponen mahasiswa 1998 yang dahulu kuliah di UGM dalam diskusi refleksi 12 tahun reformasi di LPH YAPYHI, (19/5/10) mempertanyakan kenapa berbagai fasililitas di kampus dan kemajuan teknologi yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik untuk memperjuangkan bangsa. Misalkan saja adanya hot spot internet dikampus justru malah menjadi arena bermain facebook.
Bulan Mei terasa istimewa bagi bangsa ini, satu sejarah momentum kebangsaan yang tidak selayaknya dihilangkan dari kolektif memeori bersama kita. Satu momentum sejarah peradaban yang telah dilakukan oleh mereka, para mahasiswa angkatan 90-an guna memberikan kontribusi pembangunan dan pembentukan ”national character building” yang bebas dari penindasan yang gandrung keadilan dan berbahasakan bahasa kebenaran. (Begitulah salah satu bunyi teks Sumpah Mahasiswa yang selalu dibacakan dalam setiap kali aksi disepanjang tahun 90-an). Sebuah generasi yang memperoleh keistimewaan dalam konteks sejarah sosial masyarakat kita dikarenakan peran dan kontribusinya semenjak awal pembentukan Indonesia modern. Mereka yang telah merelakan waktu, tenaga dan pikiran bahkan sebagian dari mereka telah dihilangkan secara paksa oleh penguasa-dikarenakan komitmen dan keberpihakannya kepada masyarakat.
Sejarah kebangsaan yang kelam tengah berlangsung saat itu-dimana jutaan buruh dan petani dikorbankan atas nama pembangunan, peran dan fungsi militer (TNI AD) disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Tiada tempat bagi mereka yang berbeda dengan penguasa dan tak lupa pengibiran Partai Politik atas nama stabilitas, persatuan dan kesatuan. Meskipun, saat ini kita masih melihat segala bentuk ketidakadilan, namun sedikit banyak ruang demokrasi dan kebebasan lebih terbuka dibandingkan dengan sebelumnya.
Negara tidak lagi semena-mena memperlakukan petani dengan ganti rugi yang tak layak, buruh semakin bebas berorganisasi, begitu juga keterlibatan militer dalam ranah sipil semamkin diminimalisir. Dalam makna demokrasi dan kebebasan sedikit banyak sudah kita lihat dan rasakan. Namun dalam makna ekonomi dan kesejahteraan dengan kata lain demokrasi ekonomi, terasa jauh panggang dari api. Proses reformasi yang sudah berjalan hamipr 12 tahun ini, tidak memberikan ruang ”demokrasi ekonomi” bagi rakyat.
Meskipun demikian, kepada mereka para pejuang yang gagah berani kita harus tetap berterimakasih, teutama kepada mereka yng hingga saat ini tak tahu dimana keberadaannya. Apakah mereka masih hidup dan merasakan hasil dari apa yang mereka perjuangkan saat itu. Ataukah mereka sudah tidak melihat dan merasakan hasil dari apa yag mereka perjuangkan saat itu. Ataukah mereka sudah tidak melihat dan merasakan terhadap proses reformasi yang telah 12 tahun lamanya berjalan.
Gerakan Mahasiswa 90 Melapangkan Neolibralisme?
Dalam kurun waktu hapir enam puluh tahun semenjak merdeka di tahun 1945, tercatat dua kali gerakan mahasiswa mampu mempengaruhi dan merubah arah kebijakan pembangunan kita, yaitu tahun 66 dan 98. kedua angkatan atau generasi tersebut, masing-masing telah melahirkan sejarah sendiri-sendiri, angkatan 66 melahirkan Orba dengan (alm) Jend.Soeharto sebagai pusat kekuasaan, sementara angkatan 90 melahirkan Orde Reformasi dengan segala keterbukaan yang dinikmati sekarang.
Meskipun kedua gerakan/angkatan tersebut memiliki karakter dan wataknya masing-masing, namun ada satu benang merah sejarah yang kita tarik bersama. Gerakan 66 yang berkolaborasi dengan angkatan darat merupakan ”pembuka pintu dan tuan rumah” yang ramah dengan modal internasional, sementara Angkatan 90 yang pada awal mula pergerakannya mengangkat isu-isu kerakyatan, merupakan pendobrak yang ”ditunggangi dan dimanfaatkan” oleh elite-elite politik reformis gadungan. Apa yang terjadi sekarang mungkin tak pernah terbayangkan dan tergambarkan sama sekali oleh mereka ketika itu.
Dalam periode gerakan mahasiswa 66 yang dianggap sebagai anti tesis dari kepemimpinan Soekarno yang anti modal asing gerakan mahasiswa 66 pada akhirnya melahirkan sebuah pemerintahan yang akomodatif dan permisif terhadap modal asing. Setahun sesudah Soekarno dilengserkan dan kemudian digantikan oleh Soeharto, lahrlah sebuah UU yang permisif dan bersahabat dengan modal asing yaitu UU PMA th 1967 dan digantikan dengan UU th 1970.
Lewat UU ini, pemerintah memberikan kesempatan yang begitu besar bagi mereka untuk mengeskploitasi segala sumber kekayaan alam yang ada. Berbagai bentuk insentif dan kemudahan bagi ”modal asing” diberikan kepada mereka. Jaminan keselamatan dan kepastian hukum agar mereka bisa mengesploitasi segala sumber daya alam juga diberikan. UU ini masih membatasi rentan waktu perpajanjangan kontrak karya (selama 30 tahun) dan sektor-sektor yang bisa dijadikan sebagai obyek investasi. Sesuai dengan ketentuan Bab III pasal 6 ayat 1.a-f, investasi asing tersebut bebas masuk kecuali pada sektor pelabuhan, kelistrikan, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api, pembangkit tenaga listrik tenaga atom dan mas media.
Sebagai sebuah gambaran awal bagi membanjirnya modal asing, dalam sebuah artikel yang berjudul ”Neoliberalisme dan Pengalaman Indonesia, Anto Sangaji menyebutkan bahwa nilai investasi Kontrak Karya antara Indonesia dengan perusahaan asinganatara tahun 1968-1990 mencapai US $ 2,339 juta, tahun 1994 mencapai US $ 861 juta dan setahun sebelum krisis pada tahun 1997 mencapai @ 1,922 juta. Dalam artikel lain, Tulus Tambunan dari Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti dan Kadin Indonesia menyatakan bahwa dampak dari membanjirnya arus modal asing ke Indonesia adalah mampu meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7 % per tahun selama periode 1980’an. Dari perkapita awal Indonesia yang hanya sebesar US $ 60 pada tahun 1968 meningkat tajam hampir 10 kali lipat menjadi US $ 800 pada tahun 1993. selain Freeport Indonesia yang memperoleh Kontrak Karya pada tahun 1968, pada tahun-tahun selanjutnya berbagai perusahaan besar mulai masuk menjamah dan mengekploitasi segala sumber kekayaan alam Indonesia, antara lain Rio Tinto, Newmont Gold Company dsb.
Selain mengeruk segala sumber kekayaan yang ada, berbagai pertambangan seringkali menghasilkan kerusakan lingkungan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya. Konflik masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar seringkali terjadi. Yang lebih parah, masyarakat sekitar seringkali tidak mendapatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut. Keuntungan mengalir ke elite-elite Jakarta dan daerah yang korup. Apa yang terjadi di Aceh hingga muncul pemberontakan bersenjata dan apa yang saat ini terjadi di Papua berkaitan dengan penambangan emas PT Freeport, merupakan gambaran konflikyang muncul akibat investasi modal internasional yang dijaga dan diberi kemudahan oleh pemerintah.
Konflik pertanahan antara petani dan ”pemilik modal” yang kemudian terjadi pasca Soekarno lengser merupakan kata lain dari ”kapitalisme” yang mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia. Pembangunan semata-mata dilihat dan diukur dari pertumbuhan ekonomi, tidak menjadi soal siapa yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Pembangunan hanya sekedar dilihat sebagai usaha Negara untuk memasok segala komoditi yang dibutuhkan pasar internasional tidak dilihat dan ditempatkan sebagai usaha untuk memperkuat pasar dalam negeri. Orientasi eksport.
Situasi yang demikian inilah yang menjadi lahan subur bagi penguatan idiologi dan politik para mahasiswa angkatan 90. bacaan dan teori-teori kritis atas idiologi alternatif yang tidak didapat dari ”bangku kuliah” melainkan ”oleh-oleh” dari mereka yang berkesempatan melakukan perjalanan idiologi ke luar negeri maupun dari membongkar arsip-arsip lama yang terlarang saat itu, semakin menajam teori mereka. Menyatunya mahasiswa dengan rakyat, petani, kaum miskin perkotaan dan buruh sebagai obyek pembanguanan yang bersifat kapitalistik mengejar pertumbuhan semata-mata merupakan prototype awal mula gerakan mahasiswa 90-an.
Mahasiwa angkata 90-an telah berhasil menyemai benih-benih perlawanan terhadap kolaborasi antara Negara dengan pemilik modal, namun ketiga gerakan dihantam oleh Soeharto pada tahun 1966 dalam kasus 27 Juli. Gerbong tersebut terpaksa tertinggal dibelakang. Ketika pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, segala kebijakan ekonomi politik sudah diarahkan dan diabdikan dengan kesepakatan tersebut. Indonesia dipaksa untuk semakin ramah terhadap masuknya modal asing. Bukan lagi sekedar apa yang ada dalam dapur rumah. Disahkannya UU no 25 th 2007 tentang penanaman modal dan diikuti dengan perpres Ri No 77 th 2007, semakin memperluas masa kontrak dari 30 tahun sesuai dengan UU PMA tahun 1967 bisa diperpanjang hingga 90 tahun sesuai dengan UU yang baru.
Kemerdekaan dan kebebasan untuk menyatakan pendapat terfasilitasi tanpa was-was seperti halnya pada masa Orba. Sementara disisi lain serangan modal asing semakin menggerus kedaulatan nasional dan kesejahteraan masyarakat terancam. Masyarakat semakin dijuhkan dengan hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara, yaitu kesehatan dan pendidikan.
Negara tidak lagi berfungsi sebagai penyeimbang dan pelindung bagi kepentingan nasional berhadapan dengan kepentingan asing. Namun lebih memposisikan dirinya sebagai fasilitator dan pelindung kepentingan mereka. Tugas kesejarahan belum usai. Kejatuhan Soeharto bukanlah akhir perjuangan. Tugas sejarah baru untuk mengembalikan kedaulatan nasional sesuai dengan UU 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi : ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya dukuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk sebesar-bersarnya kemakmuran rakyat” telah menanti. Sehingga kedaulatan nasional untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita para founding fathers kita akan senantiasa terjaga. Selamat berjuang!!
Oleh: Kelik Ismunanto (aktifis mahasiwa 90-an)
Telah dipresentasikan dalam diskusi interaktif LPH YAPHI, 19 Mei 2010
Solo, Sabtu (1/5) Bertepatan dengan Hari Buruh, PMII Kom Kentingan menggelar acara pelantikan pengurus PMII Kom Kentingan 2010/2011 dan diskusi publik yang bertemakan "Aktualisasi Gerakan Mahasiswa dalam Perspektif Kekinian". Acara pelantikan tersebut bertempat di Gedung RW 23 Kelurahan Jebres, Surakarta
Ketua PMII Kom Kentingan, M. Dalhar, menyatakan bahwa Gerakan Mahasiswa tidak lagi dimaknai sekedar aksi turun ke jalan lantas tidak memberikan solusi yang jelas, namun semestinya bisa diwujudkan dalam bentuk riil, semisal advokasi ataupun pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung".
Dengan demikian adanya para mahasiswa yang aktif di organisasi terutama organisasi eksternal bukan diimejkan sebagai mahasiswa kontra terhadap kampus atau pemerintah. Akan tetapi, diharapkan dengan melalui organ ekstra kampus seorang mahasiwa bisa terdidik dan lahir menjadi agen of change membela kaum tertindas meskipun suatu saat menduduki jabatan strategis dalam pengambilan kebijakan publik. Aji & La3
Saat ini tentu istilah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (non-governmental organization) sudah bukan hal yang baru di tengah masyarakat terutama yang tinggal di daerah perkotaan. Banyak sekali NGO-NGO yang tumbuh di negeri ini terutama sesudah tumbangnya orde baru.
Harus kita akui bahwa memang pada awalnya muncul LSM itu biasa diidentikan dengan lembaga yang kontra dengan pemerintah. walaupun, keduanya sama-sama bermaksud untuk berjuang untuk bisa mewarnai kebijakan public yang diharapkan bisa lebih membela kaum tertindas. Keduanya seakan duduk berlawanan. Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia keberadaan NGO memang juga dibutuhkan oleh pemerintah sebagai mitra kerja pemerintah untuk mengentaskan berbagai permasalahan kebijakan public.
Dunia LSM sendiri saat ini perkembangannya cukup cepat sekali. Jika pada awalnya LSM itu semata-mata hidup bisa dikatakan hanya mengadalkan dari donor. Sekarang LSM-LSM yang sudah maju juga mulai bergerak mencari peluang usaha-usaha mandiri agar institusi tersebut tidak gulung tikar ketika tidak ada funding yang mendanainya. Dan lembaga tersebut bisa tetap mengadvokasi masyarakat sesuai dengan spesifik bidangnya masing-masing.
Banyak sekali tokoh yang lahir dan pernah bergelut di dunia LSM kini bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam dunia kebijakan public. Entah itu melalui partai, eksekutif, akademisi atau tempat-tempat yang lain. Tak heran jika LSM juga menjadi lirikan para aktifis untuk bisa aktif di institusi tersebut.
LSM dalam menjalankan berbagai programnya tidak lepas dengan adanya riset yang hasilnya cukup baik untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk kalangan eksekutif maupun legislative dalam mengambil kebijakan public. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistimatik, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.
Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut.
Istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan suatu koleksi informasi menyeluruh mengenai suatu subyek tertentu, dan biasanya dihubungkan dengan hasil dari suatu ilmu atau metode ilmiah. Kata ini diserap dari kata bahasa Inggris research yang diturunkan dari bahasa Perancis yang memiliki arti harfiah "menyelidiki secara tuntas".
Tentunya amat disayangkan jika hasil reset yang begitu bagus sekali pada akhirnya hanya dibiarkan saja tidak dikelola dengan baik. Bahkan lebih mengenaskan hanya ditumpuk digudang yang penuh dengan debu dan akhirnya dimakan rayap.
Agar hasil riset itu bisa menarik setiap saat maka sebaiknya hasil tersebut diwujudkan dalam bentuk tulisan entah berita, artikel, lieflet atau buku yang mudah dibaca oleh masyarakat luas. Yang masih menjadi keperihatinan kita di dunia LSM adalah budaya menulis yang masih lemah. Jika kita bandingkan dengan budaya tulis di dunia akademisi sungguh jauh sekali. Padahal kita tahu bahwa riset-riset yang dilakukan oleh LSM itu tidak kalah menarik. Bahkan bisa jadi lebih menarik karena mereka bukan hanya berkutat pada literature tapi justru advokasi secara langsung ditengah masyarakat.
Dalam buku “Managing think thanks” karya Raymond J.Strunk yang diterjemahkan oleh Pattiro disebutkan bahwa lembaga think thanks (lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap masalah kebijakan public) seperti LSM jika ingin maju itu perlu sekali mengkomunikasikan hasil riset yang telah mereka lakukan agar mudah dikases dan digunakan oleh masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan budaya tulis bisa lewat media massa. Biarpun bermula dari sedikit demi sedikit nanti akan menjadi bukit, niscaya tentu hasil tulisan kita akan bermanfaat bagi orang lain. Mari kita budayakan budaya tulis!!
Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat muslim. Rasulullah saw bersabda: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan”. Allah memberikan keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu dalam firman-Nya dalam Al-Qur`an surat Al-Mujaadilah ayat 11 : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. Orang-orang yang berilmu akan pula dimudahkan jalannya ke syurga oleh Allah dan senantiasa didoakan oleh para malaikat.
Salah satu tempat menimba ilmu pengetahuan adalah pondok pesantren. Pondok Pesantren (Ponpes) merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh para santriwan dan santriwati untuk menuntut ilmu pengetahuan agama Islam. Pesantren di Indonesia biasanya lebih mengedepankan ilmu pengetahuan mengenai agama Islam meskipun sudah banyak pesantren yang juga mengelaborasikan antara pendidikan umum dan agama. Bahkan beberapa pesantren bukan hanya digunakan sebagai tempat belajar untuk masyarakat muslim saja akan tetapi juga masyarakat non muslim.
Sudah banyak nilai positif pesantren yang diketahui oleh masyarakat. Selain sebagai tempat belajar para santri di lingkungan pesantren (santri mondok), tak jarang para pimpinan pesantren (Kyai) juga sering berkiprah ikut membangun masyarakat di luar pesantren. Hal-hal yang dilakukan antara lain mengorganisir para jamaah sekitar pesantren untuk mengikuti mujahadah, pengajian, memperbaiki akhlakul karimah para jamaah dan sebagainya.
(Vibizdaily-Polhukam) Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jateng berunjuk rasa karena khawatir skandal Bank Century tenggelam oleh isu lain. Mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikannya.
Aksi dimulai dari depan Masjid Baiturrahman, Kawasan Simpanglima Semarang, Senin (19/4/2010). Kemudian, mereka longmarch ke Bundaran Air Mancur dan Kantor DPRD Jateng, Jl. Pahlawan.
Dalam aksinya, pendemo yang mengenakan jaket warna biru itu membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar kasus Century diselesaikan, kecaman terhadap koruptor, dan UU BHP yang tak berpihak kepada masyarakat miskin.
"Meski ramai skandal pajak Gayus, satpol PP di Priok, dan lain-lain, kasus Century harus jadi perhatian," kata Ketua PMII Korcab Jateng, Kusdiyanto dalam orasinya.
Sebelum meninggalkan Bundaran Air Mancur, dua aktivis melalukan teatrikal. Mereka bertelanjang dada dan tubuh ditempeli kartu remi. Di depan massa, keduanya bermain kartu.
"Pemerintah jangan terus berjudi. Duit rakyat kok dibuat main-main," tutur peserta aksi.
Aksi yang digelar untuk memperingati ultah ke-50 PMII itu mendapat kawalan ketat aparat. Usai berorasi di pintu gerbang kantor DPRD Jateng, mereka membubarkan diri dengan tertib.
(ma/MA/dtc)
Hampir semua negara Amerika Latin selama 20 tahun ini didominasi Teologi Pembebasan. Paham ini adalah satu upaya kontekstualisasi dari ajaran dan nilai keagamaan dalam konteks sosial tertentu. Konteks sosial yang terjadi adalah penindasan, pemiskinan, keterbelakangan, dan penafian harkat manusia. Paham ini tumbuh bersama suburnya sosialisme di Amerika Latin, akhir 1960-an dan awal 1970-an.
Teologi Pembebasan merupakan refleksi bersama suatu komunitas terhadap suatu persoalan sosial, misalnya. Karena itu masyarakat terlibat dalam perenungan-perenungan keagamaan. Mereka mempertanyakan tanggung jawab agama itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan agama dalam konteks pemiskinan struktural?
Gustavo Gutierrez, asal Peru, adalah orang pertama yang merangkum paham Teologi Pembebasan lewat bukunya, Teologia de la Liberacion, 1971. Buku itu menjadi pemicu diskusi yang lebih rinci tentang paham Teologi Pembebasan. Tokoh setelah Gustavo, Juan Louise Sguondo dan John Sabrino, adalah pastor yang relatif punya otoritas dan profesional secara akademis. Karena itu pemikiran Teologi Pembebasan menjadi kuat. Teologi Pembebasan menjadi mainstream dan paradigma yang khas Amerika Latin.
Analisis sosial yang paling efektif dan sering digunakan dalam Teologi Pembebasan adalah analisis marxian. Dengan pendekatan marxisme akan diketahui siapa yang diuntungkan atau dirugikan sistem sosial itu. Karena itu tokoh Teologi Pembebasan sangat cocok dengan analisis marxian ini.
Ketika para tokoh Teologi Pembebasan di angkatan laut mengalami tekanan politik, gerakannya justru melebar ke Dunia Ketiga yang memiliki persoalan sama. Misalnya ke beberapa negara Asia yang mayoritas Katolik, seperti Filipina. Yang paling ekspresif memang di Filipina. Boleh dibilang people power yang menjatuhkan Marcos adalah satu corak dari Teologi Pembebasan. Karena Teologi Pembebasan menekankan pada people power dan kedaulatan rakyat.
Di Indonesia, saya tak melihat Teologi Pembebasan masuk lewat Timor Timur. Sebab wilayah ini baru berintegrasi. Yang jelas, berbarengan dengan munculnya LSM-LSM, pada 1970-an muncul pemikiran kritis sebagai counter terhadap teori pembangunan. Beberapa tokoh LSM mensponsori masuknya teori tentang pembebasan dari Amerika Latin. Misalnya Adi Sasono dan Dr. Sritua Arif. Lihat saja bukunya, Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan.
Yang dilakukan Romo Sandyawan sebetulnya empowering orang-orang yang termarjinalisasi. Saya tak tahu apakah ia menggunakan pandangan Teologi Pembebasan. Tapi yang menarik adalah concern-nya sebagai agamawan terhadap realitas masyarakat dan gerakan empowerment.
Di kalangan Islam, pada 1980-an, subur pemikiran tentang Teologi Pembebasan. Sehingga suatu ketika Karl A. Steinbreenk, teolog Katolik, kaget melihat Teologi Pembebasan dibicarakan dengan bersemangat di LP3ES oleh anak muda muslim, seperti Fachry Ali dan Komaruddin Hidayat, dengan figurnya, M. Dawam Rahardjo. Ia heran Teologi Pembebasan dibicarakan dengan sangat terbuka di kalangan Islam, sementara di kalangan Katolik dibicarakan sangat hati-hati.
Tahun 1980-an memang puncak kesuburan pemikiran pembebasan di kalangan Islam Indonesia. Mungkin suasana sosial politiknya mendukung ke arah sana. Tapi pada 1990-an, gerakan ini mulai merosot, terutama setelah ICMI berdiri. Sebab Teologi Pembebasan pada akhirnya akan merefleksikan struktur kenegaraan, sementara ICMI berkepentingan dengan struktur.
Di banyak kalangan Katolik Indonesia, Teologi Pembebasan mungkin merupakan wacana keagamaan yang sangat mencerahkan dan memberi jalan bagaimana agama bisa terlibat dalam proses sosial. Keterlibatan seorang romo dalam upaya menguatkan orang marjinal, saya kira, merupakan bentuk Teologi Pembebasan. Tapi mereka sadar betul sulit mempraktekkan Teologi Pembebasan karena mereka minoritas.
Teologi Pembebasan hanya kuat di kalangan Jesuit. Karena sebagian besar yang concern terhadap pergumulan sosial adalah pastor Jesuit, seperti Romo Sandy. Dan umumnya tokoh-tokoh Teologi Pembebasan di Amerika Latin adalah pastor Jesuit.
Hampir semua negara Amerika Latin selama 20 tahun ini didominasi Teologi Pembebasan. Paham ini adalah satu upaya kontekstualisasi dari ajaran dan nilai keagamaan dalam konteks sosial tertentu. Konteks sosial yang terjadi adalah penindasan, pemiskinan, keterbelakangan, dan penafian harkat manusia. Paham ini tumbuh bersama suburnya sosialisme di Amerika Latin, akhir 1960-an dan awal 1970-an.
Teologi Pembebasan merupakan refleksi bersama suatu komunitas terhadap suatu persoalan sosial, misalnya. Karena itu masyarakat terlibat dalam perenungan-perenungan keagamaan. Mereka mempertanyakan tanggung jawab agama itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan agama dalam konteks pemiskinan struktural?
Gustavo Gutierrez, asal Peru, adalah orang pertama yang merangkum paham Teologi Pembebasan lewat bukunya, Teologia de la Liberacion, 1971. Buku itu menjadi pemicu diskusi yang lebih rinci tentang paham Teologi Pembebasan. Tokoh setelah Gustavo, Juan Louise Sguondo dan John Sabrino, adalah pastor yang relatif punya otoritas dan profesional secara akademis. Karena itu pemikiran Teologi Pembebasan menjadi kuat. Teologi Pembebasan menjadi mainstream dan paradigma yang khas Amerika Latin.
Analisis sosial yang paling efektif dan sering digunakan dalam Teologi Pembebasan adalah analisis marxian. Dengan pendekatan marxisme akan diketahui siapa yang diuntungkan atau dirugikan sistem sosial itu. Karena itu tokoh Teologi Pembebasan sangat cocok dengan analisis marxian ini.
Ketika para tokoh Teologi Pembebasan di angkatan laut mengalami tekanan politik, gerakannya justru melebar ke Dunia Ketiga yang memiliki persoalan sama. Misalnya ke beberapa negara Asia yang mayoritas Katolik, seperti Filipina. Yang paling ekspresif memang di Filipina. Boleh dibilang people power yang menjatuhkan Marcos adalah satu corak dari Teologi Pembebasan. Karena Teologi Pembebasan menekankan pada people power dan kedaulatan rakyat.
Di Indonesia, saya tak melihat Teologi Pembebasan masuk lewat Timor Timur. Sebab wilayah ini baru berintegrasi. Yang jelas, berbarengan dengan munculnya LSM-LSM, pada 1970-an muncul pemikiran kritis sebagai counter terhadap teori pembangunan. Beberapa tokoh LSM mensponsori masuknya teori tentang pembebasan dari Amerika Latin. Misalnya Adi Sasono dan Dr. Sritua Arif. Lihat saja bukunya, Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan.
Yang dilakukan Romo Sandyawan sebetulnya empowering orang-orang yang termarjinalisasi. Saya tak tahu apakah ia menggunakan pandangan Teologi Pembebasan. Tapi yang menarik adalah concern-nya sebagai agamawan terhadap realitas masyarakat dan gerakan empowerment.
Di kalangan Islam, pada 1980-an, subur pemikiran tentang Teologi Pembebasan. Sehingga suatu ketika Karl A. Steinbreenk, teolog Katolik, kaget melihat Teologi Pembebasan dibicarakan dengan bersemangat di LP3ES oleh anak muda muslim, seperti Fachry Ali dan Komaruddin Hidayat, dengan figurnya, M. Dawam Rahardjo. Ia heran Teologi Pembebasan dibicarakan dengan sangat terbuka di kalangan Islam, sementara di kalangan Katolik dibicarakan sangat hati-hati.
Tahun 1980-an memang puncak kesuburan pemikiran pembebasan di kalangan Islam Indonesia. Mungkin suasana sosial politiknya mendukung ke arah sana. Tapi pada 1990-an, gerakan ini mulai merosot, terutama setelah ICMI berdiri. Sebab Teologi Pembebasan pada akhirnya akan merefleksikan struktur kenegaraan, sementara ICMI berkepentingan dengan struktur.
Di banyak kalangan Katolik Indonesia, Teologi Pembebasan mungkin merupakan wacana keagamaan yang sangat mencerahkan dan memberi jalan bagaimana agama bisa terlibat dalam proses sosial. Keterlibatan seorang romo dalam upaya menguatkan orang marjinal, saya kira, merupakan bentuk Teologi Pembebasan. Tapi mereka sadar betul sulit mempraktekkan Teologi Pembebasan karena mereka minoritas.
Teologi Pembebasan hanya kuat di kalangan Jesuit. Karena sebagian besar yang concern terhadap pergumulan sosial adalah pastor Jesuit, seperti Romo Sandy. Dan umumnya tokoh-tokoh Teologi Pembebasan di Amerika Latin adalah pastor Jesuit.
