RINGKASAN MATERI PETA GEOPOLITIK-GEOEKONOMI DUNIA

Setelah keruntuhan Uni Soviet, saat ini terjadi krisis hegemoni Amerika Serikat. Krisis itu didorong oleh keruntuhan Soviet yang menyebabkan manajemen militer Amerika Serikat dan Barat mengalami penurunan. Penurunan itu bisa dilihat misalnya dalam kasus NATO. NATO lebih menjadi alat untuk memaksakan pelaksanaan privatisasi dan liberalisasi ekonomi demi kepentingan pasar bebas daripada pertimbangan politik dan keamanan. Ini bisa dilihat pada sikap politik negara-negara Eropa Timur (Hongaria, Rumania atau Bulgaria; anggota baru NATO). Pada akhirnya, bagi negara-negara tersebut, menjadi anggota NATO hanya merupakan batu loncatan untuk bergabung dalam Uni Eropa. Di samping itu, pasca keruntuhan komunisme sebagai ideologi internasional, mulai tampak adanya persaingan di antara negara-negara Barat yang menganut paham demokrasi. AS, Inggris Raya, Canada, Australia dan Selandia Baru yang penduduknya mayoritas dari ras/etnis Anglo Saxon dan berbahasa Inggris, tampak ingin mendominasi geopolitik dan geoekonomi internasional. Dapatlah dikatakan bahwa komunitas ini merupakan metamorfosis dari Pax Britanica abad ke-19 menjadi Pax Americana pada awal abad ke-21. Dalam geopolitik dunia, komunitas inilah yang menjadi otoritas geopolitik yang dapat menentukan sistem pengembangan ekonomi di wilayah bumi manapun, termasuk Indonesia. Di pihak lain, Uni Eropa makin mempererat kerjasama di antara para anggotanya yang telah dimulai sejak tahun 1951 dengan pendirian Komunitas Batubara dan Baja Eropa, yang kemudian berujung pada penerbitan mata uang bersama yang disebut Euro pada tahun 2001. Uni Eropa menjadi salah satu kekuatan yang mencegah AS menjadi hegemon tunggal dalam sistem politik dunia. Kasus paling mutakhir adalah konflik antara Uni Eropa dan AS tentang pencabutan subsidi untuk pertanian pada pertemuan WTO di Hongkong, tahun 2005 yang lalu. Ketika AS menolak untuk mencabut subsidi bagi petani Amerika, maka Perancis dan beberapa anggota Uni Eropa lainnya juga melakukan hal yang sama. Dalam geopolitik dunia, komunitas inilah yang menjadi otoritas geopolitik yang juga dapat menentukan sistem pengembangan ekonomi di wilayah bumi manapun, termasuk Indonesia. Selain AS dan Uni Eropa, kawasan Asia juga muncul Shanghai Cooperation Organization (SCO) yang beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Uzbekistan, ditambah Iran, India, Pakistan, Turkmenistan dan Mongolia sebagai peninjau. SCO didirikan pada Juni 2001dan merupakan perluasan dari Shanghai Five yang didirikan pada tahun 1996. Pada pertemuan bulan Juli 2005, SCO sepakat menolak monopolizing or dominating international affairs dan menuntut dengan tegas non-interference in the internal affairs of sovereign states. SCO menjadi kekuatan geopolitik yang penting diperhitungkan karena beberapa alasan mendasar. • Pertama, sejumlah negara anggota SCO adalah pemilik senjata nuklir. • Kedua, jumlah total penduduk anggota dan peninjau SCO lebih dari setengah jumlah penduduk dunia, sehingga akan menjadi pasar yang paling besar dengan economies of scale yang sangat memadai, ditambah dengan posisi China sebagai pemilik cadangan devisa terbesar di dunia saat ini. • Ketiga, negara-negara anggota SCO memiliki latar belakang kultural-historis kekuatan imperium di masa lalu. China merupakan kelanjutan imperium Han, sedangkan Rusia mewarisi imperium Rusia abad ke-14. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Uzbekistan berlatarbelakang imperium Timur Leng. India berdiri di atas kebesaran masa lalu imperium Chandragupta. Pakistan adalah ahli waris imperium Mogul. Mongolia kelanjutan dari imperium Jenghiz Khan. Sedangkan Iran adalah penerus imperium Manichaeisme Darius dan imperium Safawi Syi’ah. Dalam geopolitik dunia, komunitas inilah yang sebenarnya mempunyai kedekatan dengan Indonesia, yang nantinya perlu diteliti keberadaannya dalam hubungan perdagangan maritim di sejumlah kawasan andalan maupun cepat tumbuh. Uraian tentang keberadaan ketiga komunitas dunia ini untuk menghindari orientasi kebijakan pemerintah pusat yang hanya bersifat internal. Karena, perumusan suatu kebijakan yang efektif tidak lagi mengandalkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saja, melainkan kecermatan dalam melihat berbagai kerjasama lintas-batas negara di berbagai kawasan Indonesia. Mustahil kiranya suatu daerah tertinggal dapat maju bila hanya mengandalkan kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana amanat RPJM Nasional 2004-2009, dalam rangka mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulan di pasar regional, nasional, dan global, maka kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mefasilitasi pemerintah daerah tidak dapat melepaskan diri dari kecenderungan-kecenderungan (trends) yang terjadi dalam geopolitik dunia. Tentunya, pendekatan-pendekatan kebudayaan yang akhir-akhir ini menunjukkan kecenderungan bangkitnya imperium kebudayaan, semestinya diperhatikan terkait dengan bangunan NKRI sebagai “imperium maritim”.