Liputan APBD di Soloraya Perlu Ditingkatkan

Oleh Sulatri

Dunia informasi saat ini diakui memang sudah menjadi sajian sehari-hari dalam kehidupan kita. Dari berita utama, indeptnews, breaking news, soft news, hingga dunia hiburan banyak disajikan oleh media massa baik nasional maupun lokal.

Yang menjadi salah satu permasalahan adalah belum semua media massa bisa menyajikan berita-berita yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengatasi persolaan-persoalan kebijakan publik yang bisa menjadi sorotan dan cukup mempengaruhi kehidupan mereka. Akibatnya karena minimnya informasi yang bisa ditangkap oleh masyarakat hal yang bisa dikritisi oleh masyarakat terlewatkan begitu saja.

Untuk itu peran media massa cukup diperlukan disini yang diharapkan bisa memberikan berbagai informasi yang menyangkut kebijakan publik. Dimana masyarakat luas bisa lebih leluasa mendapatkan data lewat media massa. Salah satunya adalah hal yang menyangkut tentang APBD.

Mendengar istilah APBD mungkin diantara kita sudah tidak asing lagi walaupun mungkin masih banyak orang yang awam terhadap istilah tersebut. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan ritual tahunan daerah yang terdiri dari perencanaan, pembahasan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Ketika penulis mencoba mencari berita tentang APBD di daerah Soloraya yang meliputi Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Karanganyar dan Sragen. Kebanyakan berita tentang APBD lebih banyak dipublikasikan dari Kota Surakarta. Hal ini tidak aneh karena memang Kota Solo merupakan pusat kota dari daerah Soloraya dimana akses informasi cukup bagus dan kebanyakan kantor-kontor redaksi mediapun ada di Solo. Disamping itu LSM-LSM , akademisi, dan para tokoh masyarakat pemerhati kebijakan publikpun juga banyak disana.

Akan tetapi sajian berita tentang APBD itu yang mengekspos cukup banyak bukan hanya di Solo saja. Misalnya saja sajian berita yang disampaikan oleh Harian Suara Merdeka. Daerah yang menyajikan berita tentang APBD menurut jumlah yang paling banyak yang pertama adalah Surakarta, Klaten, Wonogiri, Boyolali, Karanganyar, Sragen dan Sukoharjo.

Jumlah berita tentang APBD yang disajikan tiap daerah itu bedanya terpaut jauh sekali. Misalnya saja untuk Wonogiri dan Klaten jumlahnya mencapai 50 ke atas, Karanganyar dan Boyolali sekitar 20-an, tetapi untuk Sukoharjo dan Sragen kurang dari 10 berita. Maka wartawan yang bertugas didaerah yang masih minim menyajikan berita APBD diharapkan lebih banyak menyajikan berita tentang APBD lebih banyak lagi dengan berbagai variasi berita yang disajikan.

Untuk mendukung hal itu juga diperlukan pengetahuan wartawan tentang APBD agar lebih luas sehingga ia ketika menyajikan berita bisa lebih bervariatif. Untuk memperkaya ilmu tentang APBD bisa mencontoh dengan mengadakan pelatihan jurnalistik terkait dengan APBD di Solo yang diselenggarakan Pattiro Surakarta bekerjasama dengan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Surakarta.

Kenapa APBD Penting

Ditengah masyarakat itu banyak sekali permasalahan yang muncul yang untuk menanganinya diperlukan biaya yang tidak sedikit. Padahal anggaran yang tersedia jumlahnya sangat terbatas. Untuk itu maka dibuatlah program-program yang diharapkan bisa menangani permasalahan tersebut.

Meskipun APBD sudah menjadi ritual tahunan akan tetapi dilapangan kita sebagai masyarakat diharapkan tetap kritis dan melakukan terhadap pelaksanaan APBD hingga sampai monitoring dan evaluasi. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi alat legitimasi ketika akan menggedok suatu program tapi dalam pelaksanaannya kita tidak tahu. Sehingga dimungkinkan terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran. Atau anggaran yang ada justru tidak berpihak kepada rakyat miskin.

Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan adanya analisis terhadap APBD untuk memastikan munculnya kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Untuk menganalisis APBD maka dibutuhkan juga pengetahuan dan data yang bisa menunjang kita ketika akan melakukan analisis.

Adapun data yang diperlukan antara lain; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritasdan Plafon Anggaran (PPA), APBD sebelumnya, Rencana Strategis SKPD Renstra SKPD, Dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota, dokumen reses, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan dokumen jumlah aset daerah, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tentunya sebagai masyarakat umumnya tidak semua orang mempunyai perhatian akan masalah tersebut. Mungkin sebagian masyarakat kita yang paling utama adalah bisa bertahan untuk bisa mempertahankan hidupnya dan keluarganya dan terkadang sama sekali buta akan masalah APBD. Padahal sesungguhnya masyarakatpun berhak menentukan kebijakan publik yang juga menyangkut kehidupan mereka ikut teratasi disana.

Maka kehadiran informasi tentang APBD yang dilakukan oleh media massa yang ada didaerah tersebut peranannya juga cukup membantu masyarakat ketika akan melakukan analisis APBD. Dengan demikian masyarakatpun bisa turut aktif berperan dalam menentukan kebijakan publik.

More about → Liputan APBD di Soloraya Perlu Ditingkatkan

”APBD belum layak disahkan”

Solopos, 28 November 2009

Semarang (Espos)

Koalisi Umat Untuk Anggaran Berbasis Rakyat (Koluabror) Jawa Tengah (Jateng), menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah belum layak disahkan.

Selain karena proses pengesahannya terlalu singkat, APBD Jateng 2010 dipandang belum mencerminkan program Bali mdeso mbangun deso. Koluabror, menurut Wasekjen PW Lakpesdam NU Jateng, Iman Fadhilah, merupakan koalisi yang terdiri atas PW Lakpesdan NU Jateng, perwakilan Fatayat NU Jateng, perwakilan Muslimat NU Jateng, Komisi Kebijakan Publik NU Jateng, LKK NU Jateng, LP2 NU Jateng, IPPNU Jawa Tengah, PMII Jawa Tengah, eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) dan Pattiro Solo.

Pembahasan RAPBD Jateng 2010 yang dilakukan DPRD Jateng dilakukan sangat singkat serta terkesan tidak ada peran dan optimalisasi fungsi budgeting di DPRD. ”Ini berdampak pada kurang cermatnya pembahasan dengan SKPD, sehingga alokasi belanja pegawai masih cukup besar, sementara program-program yang bersentuhan dengan rakyat, alokasi anggarannya minim,” ujar Iman didampingi Direktur Eksekutif Pattiro Solo, Alif Basuki, Kamis (26/11), di Semarang

Tidak hanya prosesnya yang singkat, menurut Iman, APBD Jateng 2010 juga tidak mencerminkan arah dan kebijakan pembangunan Pemprov Jateng dalam pencapaian visi dan misi Gubernur yakni Bali ndeso mbangun ndeso. Hal itu, sambung Iman, lantaran anggaran belanja terbesar dalam APBD Jateng 2010 untuk urusan pemerintahan nilainya mencapai 54,1%.

Sementara anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat masih kecil nilainya. Koluabror berpandangan proporsi anggaran belanja dalam APBD Jateng 2010 hendaknya disesuaikan besaran alokasinya, sehingga sinergis dengan visi Bali ndeso mbangun deso dan juga menekankan keberpihakan pada pemecahan persoalan masyarakat Jateng seperti kemiskinan, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Defisit Sementara, APBD Jateng 2010 yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD Jateng yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Bambang Priyoko, Kamis, mengalami defisit senilai Rp 154 miliar lebih. Angka defisit ini muncul setelah pendapatan dalam APBD Jateng 2010 senilai Rp 5.511.315.342.000 dikurangi belanja anggaran senilai Rp 5.665.315.683.000. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Zaenal Mahirin, proses pembahasan RAPBD Jateng 2010 jauh dari memuaskan lantaran sempitnya waktu. Secara jujur, situasi ini jelas tidak akan menghasilkan sebuah kebijakan atau keputusan yang memuaskan semua pihak.

Pendapat senada disampaikan Fraksi PPP. Melalui anggotanya, H Istajib AS, FPP menyatakan jika melihat APBD Jateng 2010 yang seharusnya menjadi penjabaran program pembangunan Jateng, ternyata belum memihak kepada kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat menengah ke bawah.

Terpisah, Gubernur Bibit Waluyo menyatakan untuk melihat anggaran untuk sektor pertanian harus dalam arti luas. Memang kelihatannya tidak maksimal, namun untuk keberhasilan pertanian harus ada sektor lain yang mendukung menuju intensifikasi pertanian. Jika sektor lain dimasukkan, ujar Gubernur, nilainya menjadi besar. ”Jadi tidak benar jika muncul pandangan anggarannya tidak mendukung program Bali ndeso mbangun deso. Ini hanya beda cara pandang.” - Arif Fajar S

More about → ”APBD belum layak disahkan”

Dewan dan kejaksaan dikado “tikus”

Solopos, 20 November 2009  Grobogan (Espos)–DPRD dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi, dihadiahi gambar tikus oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Grobogan yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor dua instansi tersebut, Kamis (19/11). Selain melakukan longmarch dari Posko PMII di Kelurahan Kuripan, puluhan mahasiswa yang mengusung keranda bertuliskan “Matinya supremasi hukum” dan “Hancurnya moral bangsa” melakukan happening art menggambarkan kesengsaraan rakyat akibat tindak korupsi, di depan Gedung DPRD. Para mahasiswa sempat meminta wakil rakyat keluar menemui mereka. Tak lama, Ketua Komisi B DPRD Agus Siswanto dan Ketua Komisi D, Mukhlisin, menemui para pengunjuk rasa. Di hadapan dua anggota DPRD, koordinator aksi, Asnawi, membacakan pernyataan sikap. Antara lain mengkritik adanya wakil rakyat yang cari keuntungan dengan menjadi makelar proyek. Tidak hanya itu, mahasiswa juga menyindir anggota Dewan yang suka jalan-jalan ke luar Jawa dengan dalih kunjungan kerja (Kunker), sebab hal itu dianggap cuma menghambur-hamburkan uang rakyat. Seusai membacakan pernyataan sikap, dua mahasiswa mewakili pengunjuk rasa menyerahkan surat pernyataan sikap dan kertas bergambar tikus sebagai ajakan agar wakil rakyat tidak korupsi. Setelah menggelar orasi, aksi puluhan mahasiswa dilanjutkan ke kantor Kejari Purwodadi, di bawah pengawalan polisi dari Polres Grobogan. Mereka diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwodadi, Hendrizal Husin SH. Di hadapan Kajari, mahasiswa menyatakan dukungan atas pengusutan kasus dugaan korupsi. Mereka meminta kasus dugaan korupsi anggaran perawatan mobil dinas DPRD, proyek pembangunan gedung BPR BKK dan proyek peningkatan Jl Gajah Mada paket I dan II serta jalan Gubug-Jeketro diusut tuntas. “Kejaksaan juga harus mengusut praktik KKN soal rangkap gaji yang diterima sekretaris desa (Sekdes) yang sudah diangkat jadi PNS, karena mereka ternyata masih menggarap tanah bengkok desa,” ujar mahasiswa. rif

More about → Dewan dan kejaksaan dikado “tikus”

The Powerfull of Pubic Opinions

 Oleh : Sulatri

“Kenapa kita ini dimasukkan di FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)” ujar teman-teman penulis ketika awal-awal kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi di Kota Bengawan Solo. “Masa maunya kita jadi reporter, pembawa berita, penyiar, pembuat film, pembuat iklan dll meski belajar tentang politik yang erat hubungannya dengan kekuasaan! Emang hubungannya apa?”, tanda tanya kami saat itu. Hal itu mulai terjawab ketika kami sudah mulai duduk di semester yang lebih tinggi dimana berbagai mata kuliah harus kami ikuti begitu banyak memberikan referensi bagi para mahasiswa akan pentingnya media massa dengan dunia politik.

Media massa merupakan salah satu pilar demokarsi yang saat ini harus juga diperhatikan. Sebenarnya dalam geopolitik sendiri media massa atau pers sudah cukup lama disebutkan sebagai salah satu unsur yang akan mempengaruhi kekuasaan. Disamping eksekutif, legislative, yudikatif, tokoh masyarakat, Civil Organization Society, pemilik modal dan sebagainya.

Pers merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi politik. Terlebih dengan era kemajuan teknologi informasi saat ini. Mau tak mau dalam kehidupan disekitar kita sudah terbiasa dengan kehadiran berbagai sajian-sajian berita yang dikemas oleh media massa dengan berbagai sudut pandang.

Sebagai kalangan audiens kita kadang hanya menyatap berbagai sajian-sajian yang disajikan oleh media massa tanpa ambil pusing. Apakah berita yang disajikan itu benar-benar memang sesuai dengan konsep-konsep pembuatan berita atau hanya semata-mata sajian mengejar dead line dimana kedalaman dan kebenaran dari berita itu belum kurang mendalam. Publik dengan mudahnya digiring dengan tema-tema yang sedang menjadi sorotan publik.

Alkhasil khalayakpun juga merespon berbagai sajian media dan tidak heran terkadang merekapun berani mengeluarkan justifikasi persoalan terhadap suatu pemberitaan yang benar salah belum jelas. Dengan beramai-ramai media massa berhasil membawa opini publik akan suatu berita yang terus menerus disajikan oleh media.

Apa Sebenarnya Public Opinios?

Dari Wiki media menerangkan bahwa Public Opinios adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesa dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa.

Dalam menentukan opini publik, yang dihitung bukanlah jumlah mayoritasnya (numerical majority) namun mayoritas yang efektif (effective majority). Subyek opini publik adalah masalah baru yang kontroversial dimana unsur-unsur opini publik adalah: pernyataan yang kontroversial, mengenai suatu hal yang bertentangan, dan reaksi pertama/ gagasan baru.

Maka kita tidak asing jika suatu kasus contohlah penahanan dari pimpinan non aktif KPK Candra dan Bibit yang menjadi sorotan public semakin mendapatkan porsi yang lebih sajiannya dalam sebuah berita, seiring dengan ketertarikan dari kalayak yang semakin meningkat. Khalayak mendapatkan berbagai liputan yang bertemakan kasus tersebut dari berita yang ditayangkan dengan berbagai referensi.

Pemberitaan yang kontraversial tersebut semakin mendapat perhatian besar dari kalangan masyarakat pemirsa. Orang-orang dan istitusi yang berkaitan kasus tersebut juga tak lepas dari perhatian masyarakat. Maka tidak heran mediapun mencoba menggali berita dan juga menghadirkan orang-orang yang terkait didalamnya sebagai para nara sumber agar unsure keseimbangan berita tetap terjaga dan audienpun rasa keingintahuannyapun terpenuhi..

Opini public tidak boleh hanya dipandang sebelah mata. Berbagai persoalan terlebih yang cukup mendapat sorotan dari masyarakat tidak bisa hanya diselesaikan begitu saja hanya semata-mata mengandalkan pengadilan. Hal ini jika diabaikan begitu saja akan berpengaruh terhadap dunia perpolitikan kita.

Jika katakanlah para penegak hukum sudah mendapatkan pandangan negative dari masyarakat. Maka suatu persoalan tidak akan selesai begitu saja sepanjang opini masyarakat masih beranggapan bahwa kasus tersebut masih penuh dengan ketidakadilan didalamnya dan tidak memenuhi harapan masyarakat. Kalau di Negara kita para pemegang kekuasaan sudah tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat, lalu bagaimana dengan pandangan Internasional terhadap NKRI?

Maka pembetukan Tim Pencari Fakta (TPF) yang di bentuk presiden yang diharapkan bisa lebih independen dalam mencari fakta itu patut kita acungi jempol. Dalam mengatasi persoalan yang didalamnya terdapat berbagai institusi penegak hukum dan sorotan publik Presiden diharapkan segera bisa mengambil kebijakan dari berbagai masukkan dari TPF yang diakui masyarakat sudah terdiri dari personel-personel yang mumpuni.

Opini public memang tidak diharapkan hanya menjadi justifikasi terhadap persoalan. Di Indonesia sebagai Negara hukum masih ada institusi-institusi yang diharapkan bisa menyelesaikan kasus ini secara transparan dan sesuai dengan keadilan. Adanya opini public yang berkembang ditengah masyarakat terhadap persoalan tersebut sekali lagi hendaknya bisa dijadikan sebagai masukan untuk kebebasan masyarakat beraktuialisasi untuk menghidupkan pilar-pilar demokrasi di Indonesia. Masyarakatpun berhak untuk berpendapat dan bersuara mengenai persoalan negeri ini bukan hanya para pejabat saja yang mempunyai jabatan.

More about → The Powerfull of Pubic Opinions

Pilgub 2008, PMII Jateng Bersikap Netral

Suara Merdeka, 13 April 2007

Purworejo, CyberNews. Secara organisatoris, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jateng memilih sikap netral dalam pelaksanaan Pilgub Jateng yang akan digelar tahun 2008 nanti. PMII tidak akan terlibat pada dukung-mendukung calon. Sikap tersebut ditegaskan dalam deklarasi Sebomenggalan, Purworejo bersamaan dengan digelarnya musyawarah pimpinan daerah (Muspimda). Deklarasi ini diikuti seluruh ketua cabang PMII dari kabupaten/kota se Jateng. Ketua Umum PMII Jateng, Muhammad Mahbub Zaki usai memimpin deklarasi mengatakan, PMII akan lebih memfokuskan diri dalam hal keorganisasian, terutama menyangkut kaderisasi anggota. "Kami tidak akan melibatkan diri dengan proses politik praktis dalam Pilgub nanti," tandasnya. PMII Jateng, lanjutnya, akan berkosentrasi melakukan advokasi terhadap problem-problem pendidikan yang selama ini belum terselesaikan. "Amanat konstitusi yang menegaskan 20 persen anggaran untuk pendidikan belum terealisasi. PMII akan mendorong realisasinya. PMII juga akan mengawal dana BOS yang banyak diselewengkan," paparnya. Dalam masalah perekonomian, katanya, PMII Jateng mendukung implementasi sistem ekonomi kerakyatan. Di mana rakyat kecil harus didorong untuk meningkatkan kemampuan perekonomiannya secara mandiri. "Rakyat diharapkan bisa menjadi subyek ekonomi. Bukan selalu menjadi obyek eksploitasi para pemilik modal besar," katanya. Muspimda PMII Jateng ini berlangsung selama tiga hari (11-13/4), dihadiri seluruh delegasi dari PMII cabang kabupaten/kota di Jateng. Muspimda ini sendiri merupakan ruang progress report setengah masa kepengurusan PMII Jateng 2006-2008. Muspimda ini dibuka Wabup Purworejo yang juga alumni PMII.( nur kholiq/Cn07 )

More about → Pilgub 2008, PMII Jateng Bersikap Netral

Muspimda PMII Diwarnai Unjuk Rasa

Suara Merdeka, 25 Januari 2005  CILACAP - Musyawarah Pimpinan Daerah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Muspimda PMII) Jawa Tengah di Gedung Diklat Kabupaten Cilacap, kemarin, diwarnai unjuk rasa. Demonstran dari Forum Anggota PMII Cilacap untuk Demokrasi dan Keadilan itu menyuarakan ketidakpercayaan terhadap keabsahan pengurus PMII Cilacap saat ini.  Mereka mengajak seluruh kader mengubah secara menyeluruh dari kalangan internal dan eksternal PMII Cilacap. Mereka juga mengajak kader mengembalikan fungsi dan idealisme PMII Cilacap sebagai organ pengaderan dan gerakan independen. Mereka menolak keabsahan Konfercab VI PMII Cilacap yang melahirkan kepengurusan PMII Cilacap saat ini. Alasan mereka, konferensi cabang pada bulan November 2004 itu cacat hukum karena melanggar AD/ART PMII Pasal 30 Ayat 3 dan 4. Pasal itu berisi ketentuan tentang jumlah suara dalam konferensi cabang berkait dengan pembentukan cabang. Mereka yakin Konfercab VI PMII Cilacap dipolitisasi sedemikian rupa oleh kekuatan dan kekuasaan pengurus cabang yang didukung beberapa kepentingan elite PMII. Karena itu mereka menuntut konferensi itu diulang. Sementara itu, Ketua Umum PMII Cilacap, Musabihan, menyatakan secara administratif konferensi itu memenuhi syarat AD/ART. ''Itu dikuatkan dengan pengesahan melalui sidang pleno Pengurus Besar (PB) PMII di Jakarta,'' katanya. Dia menyatakan secara hierarkis penerbitan SK pembentukan cabang sepenuhnya hak PB PMII. ''Jadi sah atau tidak mereka yang memutuskan. Karena sekarang SK sudah turun, kami anggap pengurus PMII Cilacap tak ada masalah.'' (G21-86)

More about → Muspimda PMII Diwarnai Unjuk Rasa

Arah Gerakan PMII Disorot

Suara Merdeka, 19 Februari 2006

JEPARA - Setidaknya selama 20 tahun terakhir telah terjadi pergeseran arah gerakan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an mereka lekat dengan ideologi ahlisunnah wal jamaah (aswaja) murni. Namun setelah itu mereka bersinggungan dan terpengaruh ideologi-ideologi besar dunia yang acap dicap ''kiri''.

Pergeseran ideologi itu disorot tajam anggota DPR Arif Mudatsir Mandan saat jadi pembicara dalam seminar nasional pada pembukaan Konferensi Koordinator Cabang (Konferkorcab) Ke-16 PMII di aula kampus Fakultas Kelautan dan Perikanan Undip, Telukawur, Jepara, kemarin. Pembicara lain dalam seminar "Membangun Masyarakat Indonesia Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan dalam Perspektif Otonomi Daerah" itu adalah Bupati Jepara Hendro Martojo, Agus Fathudin Yusuf dari PWNU, dan Ketua KNPI Jawa Tengah Hendy Hendar Prihadi.

Arif Mudatsir menyatakan PMII sejak awal 1980-an hingga kini bersinggungan dengan ideologi-ideologi sosiologi kiri, bahkan liberalisme. Bagi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, penjelajahan ideologi ''ke luar kandang'' sah-sah saja. Namun dia meminta mereka tak melupakan ideologi baku, aswaja. ''Dua hal harus dipegang kader. Pertama, jangan merugikan orang lain. Kedua, harus tetap beragama.''

Sementara itu seusai pembukaan, empat kandidat Ketua Korcab PMII Jawa Tengah periode 2006-2008 menggelar jumpa pers untuk menyampaikan visi dan misi. Mereka adalah Suparno (Kudus), Muhammad Mahbub Zaki (Semarang), Musabihan (Cilacap), dan Kusdiyanto (Jepara).

Ketua panitia Subhan Zuhrie menyatakan agenda hari ini laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2004-2006, pembahasan tata tertib sidang, serta pemilihan ketua dan tim formatur. Senin (20/2) sidang komisi serta pemilihan ketua umum dan formatur. (H15-53)

More about → Arah Gerakan PMII Disorot

PMII Datangi Mapolwil

Suara Merdeka,  Jumat, 5 Juli 2002 
SOLO-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Solo kemarin mendatangi Markas Polwil Surakarta di Jl Slamet Riyadi. Menurut Ketua PC PMII, Sholahuddin Aly, kedatangannya dalam upaya menempuh jalur hukum atas pembubaran paksa disertai penganiayaan dalam aksi damai Jaringan Gerakan Jender (JGJ) PMII Jawa Tengah di Kota Barat, 21 April lalu.

More about → PMII Datangi Mapolwil

Fasiun Ketua PMII Salatiga

Suara Merdeka, 13 Juli 2009

 

TUNTANG- Fasiun, mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga terpilih dan dilantik menjadi ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Salatiga, dalam rapat kerja di Pondok Pesantren Edi Mancoro Tuntang, Kabupaten Semarang, Sabtu (11/7). Fasiun menyatakan, sebagai ketua terpilih ia akan melakukan kaderisasi formal dan nonformal untuk menjalankan roda organisasi bersama-sama dengan melibatkan pengurus, anggota, alumni, dan pihak lain. Pelantikan dilakukan oleh Ketua 1 Pengurus Besar PMII Naeny Amanullah SSos. Kegiatan itu juga diadiri Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Tengah Kusdiyanto SPdI. (H2-37)

More about → Fasiun Ketua PMII Salatiga

Mahasiswa PMII Demo Kecam Markus

Suara Merdeka, 13 Nopember 2009 DEMAK- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Demak melakukan aksi mengecam dugaan kriminalisasi KPK dan maraknya makelar kasus (markus). Mereka juga mendesak adanya reformasi di semua lembaga penegakan hukum. Dalam aksi yang digelar di Alun-alun Demak, para mahasiswa mengungkapkan protes ketidakadilan penegakan hukum melalui aksi teatrikal. Digambarkan seorang rakyat jelata yang melakukan tindakan kejahatan, meski nilai kerugian kecil, dia mendapat perlakuan keras ketika sudah berhadapan dengan oknum penegak hukum. Tindakan anarkis harus dia terima, meski belum ada putusan hukum tetap yang menyebutkan dia bersalah dan harus dihukum. Sebaliknya, ketika ada pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya miliaran rupiah mendapat perlakuan berbeda. Maling uang negara itu seperti penjahat yang masih punya martabat, sehingga tidak mendapat tindakan keras. ’’Ini wujud ketidakadilan hukum yang selama ini dialami rakyat jelata,’’ ujar koordinator aksi, Anis Mukhlas. Mahasiswa Universitas Sultan Fatah (Unisfat) Demak itu menambahkan, bukan hanya persoalan ketidakadilan hukum yang dirasakan Bangsa Indonesia, tetapi adanya kejahatan hukum. Bentuk kejahatan itu antara lain adanya makelar kasus (markus) yang berperan sebagai calo kasus hukum dengan menawarkan jasa penyelesaian kasus melalui uang. Peranan markus telah merusak tatanan hukum negara, sehingga supremasi hukum perlu ditegakkan. Mahasiswa lainnya, Toha Assegaf mengatakan, para mahasiswa mendesak presiden SBY mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Langkah itu bisa berupa reformasi besar-besaran di lembaga tersebut. Terungkapnya dugaan kriminalisasi KPK membuktikan bobroknya hukum di negara yang mengklaim sebagai negara hukum ini. ’’Selama ini rakyat tahu kalau ada ketidakberesan di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi mereka tak bisa berbuat banyak,’’ ujarnya. (H1-37)

More about → Mahasiswa PMII Demo Kecam Markus

Halalbihalal PMII dan Foksika Dari Soal Calon Gubernur sampai Dukun Bayi

Suara Merdeka, Kamis, 23 Nopember 2006

HALALBIHALAL Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jateng kemarin gayeng. Pasalnya, acara yang digelar di Rumah Makan Sate House, Jalan Imam Bonjol Semarang itu tidak hanya dimanfaatkan untuk "curhat" para peserta tentang "Kiat Jadi Orang Kaya", tetapi juga untuk guyonan para pembicara menyerempet soal-soal politik berkaitan dengan pilihan Gubernur Jateng.

Tidak ada tausiyah atau mauizah hasanah dari kiai atau ustad. Acara tausiyah diganti obrolan tentang ekonomi menampilkan Managing Director Suara Merdeka, Kukrit SW, Ketua Kadin Jateng, Ir Solichedi, Ketua Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Keluarga Alumni (Foksika) PMII Jateng, Abdullah Sjatori, dan Ketua Korcab PMII, Muhammad Mahbub Zaki.

Acara tersebut dipandu oleh mantan Ketua Korcab, M Asrofi. Ketika MC meminta Kukrit tampil di panggung, Ketua PWNU Jateng, Drs H Moh Adnan MA mempersilakan dia sambil menyebut ''Gus Kukrit''. Para peserta yang datang dari seluruh cabang pun serentak menyebut Gus Kukrit.

Ketika sampai di panggung, ganti Kukrit "menggarap'' Adnan yang kebetulan duduk bersebelahan dengan H Soewanto, Dirut CV Aneka Ilmu.

''Idealnya Jawa Tengah ke depan memang dipimpin oleh kiai dan pengusaha. Setuju tidak,'' kata Kukrit yang langsung disambut koor ''setuju''. 

Tetapi anggota DPRD Jateng yang juga alumnus PMII, Ali Mansyur HD langsung menyahut, ''Setuju yang pegang mic.'' Yang dimaksud adalah Kukrit sendiri, yang saat itu memang memegang mic.

Ketua Hipmi Jateng itu mengingatkan masa depan Jawa Tengah milik pemuda. Potensi kader-kader PMII diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, bukan pemuda yang mencari kerja. ''Globalisasi tidak akan mampu kita bendung. Jangan heran, kalau ada sopir taksi dari Vietnam, pelayan toko dari China, dan akhirnya kita sendiri cuma jadi penonton,'' katanya.

Karena itu, melalui ormas pemuda dan LSM pihaknya menyebarkan virus dan wabah entrepreneurship.

''Targetnya satu, menciptakan generasi muda yang mampu menciptakan lapangan kerja,'' katanya.

Curhat

Ia merasa heran, sebab ketika Jawa Tengah mau membangun bandara internasional, dermaga internasional, selalu "gegeran". Padahal, di provinsi lain tidak terjadi gegeran seperti di Jateng.

Pada sesi berikutnya, Ketua Kadin, Solichedi menyambut baik upaya PMII yang akan mengembangkan kehidupan ekonomi anggotanya. ''PMII hebat, walau manuver gerakannya tidak ingar-bingar seperti gerakan mahasiswa lain, tapi punya integritas yang kuat dan platform yang jelas yaitu moril dan takwa,'' tegasnya.

Ia memberi resep sukses sebagai seorang pengusaha, yaitu networking atau jejaring yang luas dengan semua orang tanpa memandang golongan, kelompok, dan jabatan.

Ketua Foksika, Abdullah Sjatori mengajak kader-kader nahdliyyin untuk terus mengembangkan jaringan.

''Tidak usah bercita-cita jadi PNS. Meskipun gajinya terus dinaikkan, jumlahnya akan terus dibatasi,'' katanya.

Pada acara itu, forum tanya jawab berubah menjadi ajang "curhat". Kebanyakan menanyakan kiat menjadi orang kaya.

''Kalau mau sukses, ya lakukan apa saja, yang penting halal. Saya contohnya, tidak jadi PNS, tapi jualan, artinya jadi pengusaha,'' tutur Solichedi. Sjatori bahkan menyarankan kader PMII siap menjadi dukun bayi.

''Dukun bayi yang profesional banyak dibutuhkan orang lho. Logikanya, sampai kapan pun masih banyak orang yang beranak,'' katanya disambut tawa hadirin.

Pada kesempatan itu seorang alumnus bernama Siti Choiriyah dari Mrebet, Purbalingga, mengeluhkan sulitnya mendapat modal usaha. Ia tengah mengembangkan bisnis makanan ringan, yaitu torakor (tomat rasa korma).

"Makanan itu bisa menambah vitalitas lho,'' katanya berpromosi.

Para peserta sekaligus mencicipi produk asli dari Purbalingga itu. Solichedi berjanji akan membantu mencarikan pihak yang bersedia membantu permodalan.(Agus Fathuddin Yusuf-64a)

More about → Halalbihalal PMII dan Foksika Dari Soal Calon Gubernur sampai Dukun Bayi

Pentingnya Etika dalam Berbahasa

oleh Sulatri

Dalam beberapa pekan terakhir tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar dan melihat berbagai sajian berita tentang kasus KPK VS Kepolisian yang disajikan oleh media massa. Kasus tersebut memang menjadi topik berita yang mendapatkan interest yang cukup tinggi dari kalangan audien. Sehingga, tak heran media massa juga menyajikan berita-berta terkait dengan berbagai macam sudut pandang. 

Kasus yang semula berawal dengan sangkaan terhadap dua pimpinan KPK, non aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah yang diduga terlibat dalam kasus yang menmyangkut hukum. Dari sangkaan isu suap, penyalahgunaan wewenang hingga pemerasan ini semakin gencar mendapatkan perhatian publik sesudah keluarnya istilah cicak (KPK) VS buaya (Kepolisian) yang di keluarkan oleh Komjen Susno Duadji.

Masyarakatpun semakin bergejolak melihat institusi penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) yang menjadi harapan masyarakat justru malah saling menyerang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dianggap melemahkan KPK yang sudah dianggap sudah cukup bagus kinerjanya. Walkasil dukungan terhadap KPK pun bermunculan dimana-mana dari demontrasi hingga dunia maya.

Sebenarnya istilah cicak VS buaya ini tidak akan mendapatkan perhatian masyarakat jika istilah tersebut hanya muncul dari masyarakat biasa yang tidak mempunyai jabatan dan kedudukan di negara ini. Akan tetapi karena istilah tersebut dimunculkan oleh seseorang yang sedang mempunyai kedudukan dan jabatan strategis di institusi , ditambah istitusi tersebut yang sedang mendapatkan perhatian masyarakat. Maka hal itu cukup banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat.

Tidak heran justru dengan istilah tersebut masyarakat bisa bersatu untuk melawan ketidakadilan di negeri ini. Disatu sisi masyarakat berterimakasih dengan kemunculan istilah tersebut. Disisi lain justru istilah tersebut dianggap menyudutkan bagi instansi dimana salah seorang personalnya mengeluarkan istilah tersebut.

Diakui atau tidak peran etika dalam berbahasa itu juga sangat penting diperhatikan. Terlebih kita tinggal di negara yang mengedepankan budi pekerti dan sifat-sifat adiluhung yang perlu dilestarikan. Maka seseorang yang ingin mendapatkan kepercayaan dan disegani oleh masyarakat juga harus bisa menjaga kredibilitasnya ketika ia berkomunikasi. Terlebih ia sedang memegang jabatan strategis yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Maka etika dalam berbahasa sangat diperlukan.

Etika tidak bisa dipandang sebelah mata. Etika dalam (Yunani Kuno berasal dari "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Dari cara orang berbicara, berkomunikasi itu kita juga bisa sedikit mendapatkan gambaran tentang seseorang tersebut. Jika kita ingin berkomunikasi yang baik maka kita juga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: Jujur tidak berbohong. Bersikap Dewasa tidak kekanak-kanakan. Lapang dada dalam berkomunikasi. Menggunakan panggilan / sebutan orang yang baik. Menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Tidak mudah emosi / emosional. Berinisiatif sebagai pembuka dialog. Berbahasa yang baik, ramah dan sopan. Menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan dan Bertingkahlaku yang baik.

Dalam berbahasa terutama Bahasa Jawa itu ketika dalam berbahasa juga mengaggungkan tingkatan-tingkatan. Secara garis besar, bahasa Jawa dibagi dalam tiga tingkatan besar: Ngoko (tingkatan terendah), Madya (tingkat menengah); dan Kromo (tingkat tertinggi). Itu pun masih bisa dibagi lagi dalam dalam sub tingkatan: Andhap (rendah/kasar); dan Inggil (tinggi/halus). Tingkatan dan sub tingkatan tersebut menghasilkan kombinasi yang tidak sederhana, njelimet dan sulit dipahami. Bahkan oleh orang jawa sekali pun.

Setidaknya hal tersebut bisa menjadi modal kita ketika berbahasa. Terlebih ketika kita sedang memangku kedudukan strategis berbicara di depan publik. Semestinya kita sebagai penerus bangsa ini patut meneruskan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang salah satunya adalah mengedepankan etika dalam berbahasa. Dengan demikian ketika kita berkomunikasi juga akan menghasilkan pemahaman yang sama sehingga tidak terjadi mescomunication yang bisa berakibat fatal kelak dikemudian hari.

More about → Pentingnya Etika dalam Berbahasa

TPF Jangan Hanya Menjadi Kamuflase Belaka

Oleh : Sulatri 

Tim Penyelidik Fakta (TPF) yang dibentuk Presiden atas berbagai masukan dari berbagai kalangan dalam kasus penahanan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah diharapkan jangan hanya menjadi kamuflase (kesemuan) belaka. Untuk meredam berbagai gejolak yang terjadi ditengah masyarakat yang menentang penahanan pimpinan non aktif KPK tersebut.

Kasus penahanan kedua orang tersebut banyak dinilai merupakan salah satu upaya pelemahan istitusi KPK yang selama ini kinerjanya sudah mendapat acungan jempol dari masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi di negeri ini. Sedang disisi lain Kepolisian dianggap menjadi salah satu institusi yang justru menghalangi upaya gerak KPK dalam pemberantasan korupsi dengan penahanan anggota KPK yang dakwaannya berubah-rubah. Tak heran jika reaksi pelemahan KPK banyak ditentang masyarakat, bahkan sampai akan di bawa kedalam forum PBB. TPF sebagai Tim Independen Pencari Fakta yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution diharapkan benar-benar bisa bersifat netral dan transparan dalam mengungkapkan kasus yang melibatkan dua institusi KPK dan Kepolisian. Dengan demikian nantinya diharapkan berbagai fakta yang ada bisa terungkap sampai tuntas hingga akhir.

Tentunya kita tidak mau pembentukan TPF pada akhirnya hasilnya akan kabur bahkan menghilang seiring dengan berkurangnya reaksi dan publikasi dari masyarakat untuk membela KPK. Hal ini bukan ketidakpercayaan terhadap TPF yang dibentuk, tapi tentu kita tidak lupa akan sejarah pencari fakta di Indonesia.

Ketika pada masa runtuhnya Orde Baru, sekitar tahun 1998 banyak sekali mahasiswa, para aktifis yang dinyatakan hilang saat mereka berdemontrasi menentang pemerintah. Setelah masa reformasi juga dibentuk tim penelusuran terhadap para demonstran yang hilang hingga sekarang juga belum ada kejelasan laporannya.

Kemudian kasus pembunuhan aktifis HAM Munir juga dibentuk penyelidik yang menyebabkan tewasnya aktifis tersebut sampai sekarang juga kabarnya masih simpang siur. Siapa sebenarnya mereka yang terlibat dalam penculikan para demonstran tersebut? Siapa yang terlibat dalam penewasan aktifis HAM Munir? Sanksi apa yang diberikan kepada mereka yang mengakibatkan nyawa-nyawa pembela demokrasi melayang, hingga kini belum ada kejelasan!

Permintaan maaf KAPOLRI atas keluarnya istilah cicak dan buaya dimana cicak diibaratkan KPK dan buaya diibaratkan kepolisian patut mendapatkan acungan jempol. Cicak yang diibaratkan dengan KPK banyak dijadikan simbul oleh masyarakat untuk membela KPK sebagai penegak demokrasi. Berbagai kalangan masyarakat saling beafiliasi dengan menggunakan kata “Dukung CICAK (Cintai Indonesia Cintai KPK)”.

Akan tetapi reaksi masyarakat terhadap kinerja kepolisian dengan menggunakan istilah tersebut juga tidak akan dengan mudah dihilangkan begitu saja. Masyarakat yang sudah gerah dengan tindakan para penegak hukum yang masih banyak yang berbuat tidak sesuai dengan keadilan langsung beraksi ketika terjadi kasus penahanan personal KPK sebagai institusi penegak hukum yang telah berhasil menyeret para koruptor kepenjara.

Apalagi di era kebebasan informasi saat ini masyarakat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai media. Satu informasi bisa ditelaah dari berbagai macam sudut dengan menggunakan kedalaman berita (indept news) dimana satu media bisa melangkapi media yang lain. Dengan demikian masyarakat semakin mudah mengakses informasi yang beraneka ragam. Sekali lagi kita berharap bahwa TPF benar-benar bekerja optimal sesuai dengan harapan bangsa ini.

More about → TPF Jangan Hanya Menjadi Kamuflase Belaka

Malukah kita...berbahasa Indonesia?

oleh: Irfan Zamzami, 

Alumni PMII Solo Pada sidang kabinet paripurna pertama, di periode kedua pemerintahannya, SBY menyampaikan tiga semboyan untuk wejangan para menteri. "Change and Continuity", "De-bottlenecking, Acceleraton, and Enhancement", dan "Unity, Together We Can." Ini memang tahun bagi Pak Bos: ia menang mutlak satu putaran Pilpres. Tetapi agaknya bukan tahun bagi Bahasa Indonesia. Betapa tidak, bahkan orang nomor satu di Indonesia mempercayakan semangat berjuangnya pada bahasa negara lain. Jangan-jangan, nama kabinetnya yang sering ditulis KIB II itu sebenarnya terbaca oleh yang punya sebagai KIB The Second. Nahasnya, kecenderungan Inggris ini juga nyaris rata di kalangan masyarakat. Anda tentu masih ingat saat bom Kuningan meledak, ada sebuah gerakan solidaritas yang ramai pendukung baik di Twitter maupun Facebook. Solidaritas itu ingin menyatukan Indonesia melawan terorisme, dan ia dinamai: Indonesia Unite! Penganut sosiolinguistik mungkin bisa menjelaskan dengan sederhana. Orang, atau kelompok orang, yang memilih menggunakan kode bahasa tertentu selalu punya motif sosial. Dalam hal ini, memilih bahasa Barat yang dianggap lebih maju (meminjam gaya analisis masyarakat pasca-kolonial) adalah kesadaran untuk memperoleh pengakuan. Tetapi menurut saya ujung-pangkalnya tidak demikian. Mari kembali pada pelajaran linguistik paling dasar, bahwa bahasa mengandung dua tegangan: "langue" dan "parole". Langue adalah pengetahuan penutur bahasa tentang hubungan sistematis antara bunyi dan makna. Parole adalah bahasa yang dituturkan dalam kenyataan. Ferdinand de Saussure, bapak Linguistik, yang mengatakan ini. Pada langue itulah, menurut saya, terjadi sedikit kegagalan pada sebagian masyarakat Indonesia untuk menghayati sistem Bahasa Indonesia. Dominasi Bahasa Inggris yang besar telah membuat penutur Bahasa Indonesia menjadi tidak lengkap dalam menyusun sistem Semantik (makna kata), Sintaksis (struktur kata), dan perangkat linguistik lain dalam ide bahasa mereka. Akibatnya, banyak orang yang "tidak percaya" pada kekuatan kata yang dimiliki Bahasa Indonesia. Seperti "Indonesia Unite" yang mungkin dirasa lebih berkarakter ketimbang "Indonesia Bersatu". Atau "Change and Continuity"nya SBY yang agaknya dianggap lebih punya kekuatan daripada "Perubahan dan Keberlanjutan" . Akan tetapi, tentu saja, semoga "ketidakpercayaan" pada Bahasa Indonesia yang melanda sebagian masyarakat kita tidak juga berarti melemahnya kepercayaan kita pada bangsa kita sendiri. Dirgahayu Bahasa Indonesia! (Ah, saya hampir saja berseru Long live Bahasa Indonesia! :p)

More about → Malukah kita...berbahasa Indonesia?

Peran Humas Dalam Dunia NGO

Oleh: Sulatri

Kita mungkin sudah tidak asing mendengar kata LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat atau dalam bahasa Inggrisnya: non-governmental organization (NGO). Di era reformasi saat ini terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan NGO/LSM itu sudah bukan hal yang baru. LSM/NGO adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Meskipun NGO bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara akan tetapi berbagai kegiatan yang dilakukan telah banyak diakui mempunyai banyak nilai positif dalam berperan serta ikut berproses dalam pemerintahan yang baik (good governmet) . Hal ini tidak lepas dengan adanya wacana geopolitik yang menjelaskan bahwa yang namanya politik yang biasa diidentikan dengan kekuasaan itu yang mempunyai pengaruh didalamnya bukan hanya eksekutif, legislative dan yudikatif semata. Akan tetapi, disana juga ada tokoh masyarakat, pers, ormas dan civil organization, dimana NGO merupakan salah satu dari civil organization yang juga turut serta berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam pengambilan keputusan-keputusan public.

Secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sebagai berikut: organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara, dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba). Dan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi. Karena NGO merupakan sebuah organisasi non profit maka untuk masuk sebagai aktifis NGO juga diperlukan berbagai pemahaman bahwa dalam dunia NGO itu bukan semata-mata bekerja. Tetapi juga diharapkan personal didalamnya sadar bahwa mereka bergabung di dunia NGO itu tidak mengedepankan berbagai kerjanya berdasarkan nominal uang semata tetapi justru nilai perjuangan membela masyarakat yang harus lebih diutamakan. Maka tidak heran jika banyak personal yang tidak mempunyai latar belakang organisasi yang kuat tidak bisa bertahan lama di sebuah NGO.

Jenis dan Kategori NGO  Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan. Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah yang ada dapat di kategorikan sebagai berikut : Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain. Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatanya. Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll. Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

Kelangsungan hidup sebuah NGO diakui ataupun tidak memang selama ini masih banyak yang mengandalkan dari donor dan keaktifan para anggota tetapnya menjalin relasi. Maka tidak heran jika sebuah NGO itu untuk merekrut para anggotanya tidak berani mengangkat banyak orang secara terus menerus karena hal ini juga ikut dipengaruhi dengan budget (anggaran) dan lamanya program yang ditangani. Hal ini disadari karena jika program tersebut berhenti sedang pemasukan diluar program tidak ada maka NGO tidak bisa menghidupi para anggotanya. Dengan demikian biasanya NGO lebih memilih system kontrak dalam merekrut seseorang ketika mendapatkan job melebihi kemampuan dan jumlah anggota tetapnya.  Terbatasnya jumlah anggota dalam NGO akhirnya sering mengakibatkan banyak sisi yang bisa dikerjakan oleh NGO terlewatkan. Hal ini disebabkan karena kemampuan para anggota yang belum menguasai persoalan dan terbatasnya jumlah anggota dalam organisasi. Salah satu peran penting yang biasanya kurang termanagemen dengan baik di NGO adalah hal yang menyangkut tentang peran hubungan masyarakat. Kalau di instansi lain ada bidang atau biro yang bertugas menangani humas sendiri, tapi di NGO masih sering diperankan seseorang yang sudah mempunyai banyak peran. Akhirnya hasil yang diraih sering tidak maksimal.

Pengertian Humas Apa sebenarnya pengertian humas? Penting Konsep dasar Humas sudah mulai diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Ivy Lee saat ia berhasil menjembatani konflik buruh batubara dan pengusaha. Konsep ini lalu dikenal sebagai Declaration of Principle (Deklarasi Azas-Azas Dasar) yaitu prinsip yang terbuka dan tidak menyembunyikan data dan fakta. Sedang humas di Indonesia dikenal pada tahun 1950an dimana humas bertugas untuk menjelaskan peran dan fungsi-fungsi setiap kementrian, jawatan, lembaga, badan, dan lain sebagainya. Humas (Hubungan Masyarakat) atau dikenal juga sebagai Public Relation sebagai sebuah profesi adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya.

Humas merupakan kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik. Posisi Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal, dimana secara operasional humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi diantara keduanya. Ada beberapa bagian penting dari pekerjaan petugas humas dalam suatu organisasi yaitu: membuat kesan (image), pengetahuan dan pengertian, menciptakan ketertarikan, penerimaan dan Simpati. Contoh dari kegiatan-kegiatan Humas adalah: melobi, berbicara di depan publik, menyelenggarakan acara, dan membuat pernyataan tertulis.

 Oleh sebab itu, meskipun di sebuah NGO tidak mempunyai personal sendiri yang ditugaskan sebagai humas itu bukan berarti peran-peran humas tidak bisa dilakukan oleh NGO. Setiap aktifis NGO itu pada dasarnya bisa melakukan peran-peran humas. Misalnya saja melakukan berbagai hal yang sudah diterangkan sebelumnya. NGO bisa membuat terbitan-terbitan yang bisa berfungsi menambah pengetahuan masyarakat juga menambah eksistensi lembaga tersebut di mata masyarakat. Misalnya saja penerbitan leaflet, pamphlet, bulletin, buku, majalah, tulisan-tulisan dan publikasi kegiatan di Blog dan juga website.

  Ketika melakukan kegiatan-kegiatan terlebih dahulu NGO juga perlu membuat release ke media massa. Disamping kebutuhan NGO untuk bisa tampil di media, kebutuhan media sendiri untuk mencari berita juga akan lebih mudah. Dengan demikian nantinya dari media sendiri yang akan meng-eksposnya dalam pemberitaan jika memang kegiatan yang NGO lakukan layak diberitakan. Hal yang tidak boleh ditinggalkan walaupun mungkin dipandang sepele adalah beramahtamah dengan para tamu dan relasi NGO. Hal itu juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan dan menarik khalayak dan relasi-relasi NGO yang nantinya akan membuka peluang kerjasama lebih luas. 

More about → Peran Humas Dalam Dunia NGO

Identitas Tambah Militansi Kader

  Oleh Sulatri 

Diakui ataupun tidak yang namanya identitas ternyata sangat berpengaruh terhadap kebanggaan seseorang untuk mengikuti sebuah wadah organisasi atau perkumpulan. Bahkan melalui identitas militansi seseorang semakin bertambah ketika memiliki identitas tersebut. Maka tidak aneh jika partai politik berlomba-lomba membagikan kaos pada masyarakat sebagai saranan kampanye untuk mendapatkan para pemilih terhadap partai tersebut. Beberapa Bulan yang lalu PMII Surakarta (Solo) di Masa kepengurusan Sahabat Muhammad Rofik berhasil menjual jaket berlogo PMII. Ternyata hasil buatan jaket tersebut bukan hanya laku ditengah para kader PMII yang masih aktif sebagai anggota maupun pengurus PMII tapi juga para alumni PMII. Para pembeli jaket tersebut dengan bangga memakai jaket PMII tersebut dalam berbagai aktifitas. Meski hanya membuat 60-an Jaket hal tersebut sudah termasuk jumlah yang sangat besar untuk PMII Surakarta yang jumlah kadernya memang sedikit. Hal ini dikarenakan memang PMII Solo memang berbasiskan kampus umum dimana banyak sekali organisasi yang hidup di kampus tersebut sehingga sangat susah sekali mencari kader untuk bisa ditarik menjadi anggota PMII. Maka pembuatan identitas sebuah kelompok entah itu berupa kaos maupun jaket yang bersimbulkan organisasi tersebut merupakan salah satu peluang bagi organisasi untuk semakin menambah jumlah anggotanya. Dengan adanya identitas tersebut masyarakat semakin familier terhadap perkumpulan tersebut. Sehingga kemungkinan berjejaring dengan organisasi tersebut bisa bertambah luas.

More about → Identitas Tambah Militansi Kader

Teknologi dan Politik Kata-Rupa

Suara Merdeka, 17 November 2008 Oleh Munawir Aziz RUANG politik yang riuh dengan persaingan, dendam, dan perebutan kepentingan, menjadikan hasrat menemukan lorong untuk berkreasi merebut kuasa. Dunia politik memancarkan nafsu dan meletupkan dahaga akan kepentingan individu serta kelompok. Inilah ”panggung sandiwara” yang memerankan ribuan adegan, menghendaki jutaan aktor dan meniscayakan dentuman ekspresi yang tak pernah surut. Ruang politik menjadi gerbang yang bising, dengan segenap kabut yang mengendap dibalik cemerlangnya. Dunia politik seakan berputar, bergasing dan berdentuman untuk menemukan celah kesempatan bagi pemain dan penguasanya. Di era yang memanjakan hasrat ini, politik menggandeng teknologi untuk bersatu-padu meletupkan kepentingan dan nafsu kuasa menggejolak. Teknologi menjadi komoditas penting yang disandingkan dengan strategi politik, ekspresi politikus dan warna gerakan yang diluapkan. Teknologi menjadi amunisi, senjata, sekaligus pesona yang akan menghantarkan wajah politik menjadi lebih menarik. Wajah-wajah politik, menghendaki teknologi untuk menolong mendesakkan wacana dalam ruang publik. Pemain politik sadar, bahwa era modernitas yang memainkan tren instan, cepat dan profesional, harus didukung dengan daya letup teknologi, agar kampanye dan strategi politik lebih fokus. Titik bidik akan lebih nyata dan tepat, apabila disandingkan dengan energi teknologi. Inilah yang menjadikan politik bersenyawa dengan teknologi. Ketika teknologi menjadi komoditas, aktor politik akan bersaing memanfaatkan teknologi sebagai bagian penting untuk merebut kuasa, melewati lorong pencitraan, permainan wacana, penggelapan informasi dan atraksi ekonomi dengan nada canggih. Ruang politik penuh sesak dengan kepentingan, menjadikan teknologi yang dikaitkan dengan strategi pencitraan, perang wacana dan atraksi ekonomi, lebih berharga. Teknologi menjadi tak sekadar komoditas, akan tetapi menjadi instrumen penting yang dimainkan dan berkelindan dengan strategi politik. Teknologi Pencitraan Strategi politik yang bersenyawa dengan teknologi pencitraan, terbaca dari tren kampanye mutakhir. Politikus dan subyek di sekelilingnya, sadar bahwa permainan wacana untuk mempengaruhi publik luas sangat penting. Pencitraan menjadi strategi jitu dengan mengusung jargon, simbol dan berbagai instrumen lain, untuk mendukung perbaikan citra. Politik berkelindan dengan strategi kata-rupa, yang didukung dengan teknologi. Di ruang pencitraan dan strategi kata-rupa, teknologi berfungsi untuk merekayasa, memanipulasi dan menggelontorkan informasi massif. Teknologi mengirim informasi massal untuk merebut simpati publik. Kemenangan Presiden Amerika, Barack Obama, tak lepas dari strategi ini. Obama memainkan strategi kampanye memukau, yang didukung dengan strategi pemanfaatan teknologi. Strategi pencitraan dengan safari kampanye di berbagai negara bagian, menjadikan Obama merebut simpati publik. Obama memainkan wacana yang tepat untuk mempengaruhi publik Amerika. Lihatlah, bagaimana Obama mengunjungi berbagai negara, mengunjungi titik-titik strategis, dengan kemasaan mode, citra dan penampilan yang jitu. Strategi iklan kampanye dan komentar politik Obama di berbagai media, juga memungkinkan strategi penggunaan teknologi yang efektif. Obama dan tim pemenangannya, memainkan ribuan jurus kampanye yang memukau publik. Dengan memerankan teknologi informasi yang cantik, Obama berhasil mengemas isu rasial, ekonomi, agama, perang, politik hingga usia dan berbagai wacana mutakhir menjadi senjata ampuh. Inilah era strategi pencitraan yang memuncak dalam ruang politik. Di negeri ini, politikus beramai-ramai mengemas kampanye dengan strategi pencitraan yang menarik. Iklan politik yang menggempur ruang sadar warga, menawarkan berbagai alternatif, ajakan dan nada sejuk untuk merebut simpati publik. Ketika pemilu 2009 semakin mendekat, iklan politik di berbagai media massa membanjir dan menyesaki nafas hidup warga kecil. Tren kampanye politik yang dibungkus permainan pencitraan, semakin menandaskan grafik merangkak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo Subianto, Sutrisno Bachir, Muhaimin Iskandar, Tifatul Sembiring, dan berbagai politisi lainnya bersaing merebut simpati publik dengan iklan kampanye. Di Jawa Timur, sebelum Pilgub 4 November lalu, iklan politik Kaji (Khofifah-Mudjiono) dan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) juga membanjir menggenangi ruang kehidupan warga Jatim. Selain safari politik yang dilakukan kedua pasangan cagub-cawagub, iklan politik di berbagai media juga terbukti efektif menaikkan citra calon pemimpin. Inilah era ruang politik yang penuh sesak dengan strategi kata-rupa. Tipuan Kata-Rupa Dengan memuja strategi pencitraan, ruang politik akhirnya penuh sesak dengan lipstik, kamera, facial-lotion dan seperangkat aturan yang mendukung madzhab kata-rupa. Politikus akhirnya lebih mementingkan image daripada esensi aspirasi rakyat. Kompas politik berganti haluan, mencari sudut permainan citra dan strategi informasi. Strategi pencitraan yang berdengung dalam kampanye politik dan permainan informasi, menjadikan politik kehilangan ruhnya. Teknologi yang digunakan dengan nada kepentingan, menjadikan politik kehilangan esensinya. Ruang politik akhirnya (sebut Karl Marx) sebagai ”fetitisme komoditi” (commodity fethisism), yakni segala sesuatu yang dipuja tanpa alasan sehat. Di panggung kompetisi, politisi memerankan sesuatu dengan kenyataan dan daya pesona, yang sesungguhnya tak dimilikinya. Ruang politik akhirnya memerankan esensi yang timpang, aspirasi dari grass root semakin jauh dan tenggelam. Politisi menghendaki strategi pencitraan untuk melambungkan popularitas. Hingga, Yasraf Amir Piliang (2003) mendedahkan analisis bahwa, ada sebuah jurang yang memisahkan antara citra sebuah produk yang ditampilkan dan realitas produk sesungguhnya. Strategi pencitraan yang berkelindan dengan penggunaan teknologi dan sayap informasi, seharusnya tak menghilangkan esensi politik dalam ruang demokrasi. Jangan sampai pencitraan menjadi kiblat yang menghalangi tercapainya kehendak dan aspirasi rakyat. (80) —Munawir Aziz, Wakil Direktur Lembaga Kajian al-Hikmah, Koordinator Divisi Riset Sampak Gus Uran, Pati.

More about → Teknologi dan Politik Kata-Rupa

Revitalisasi Identitas Kota Pati

Suara Merdeka, 11 Agustus 2009 Oleh Munawir Aziz Hari jadi merupakan penanda sejarah kota. Titik mula denyut kehidupan, pemerintahan, gerak sosial-ekonomi dan aktivitas kebudayaan warga dimulai. Sejarah kota bukan sekadar perayaan artifisial berupa kirab, upacara dan publikasi pernyataan di berbagai tempat. Maka, hari jadi ke-686 kota Pati, pada Agustus 2009, penting sebagai momentum refleksi atas gerak kota dan visi pemerintah masa mendatang. Kota Pati yang lahir hampir 7 abad silam, tak sekadar hadir sebagai kota dengan kerumitan politik yang selalu ada. Kota ini merupakan titik sejarah beberapa tokoh yang moncer, entah sebagai legenda, maupun sebagai aktor ‘’sejarah mental’’. Di sebelah utara Pati, terdapat Kiai Mutamakin, yang menjadi tokoh santri, dengan keistimewaan tersendiri. Makam Kiai Mutamakin, di Kajen, Margoyoso, sekarang ini menjadi oase di tengah melimpahnya santri dan pondok pesantren di Pati. Kajen merupakan titik intelektual berbasis agama di Pati, yang disesaki oleh ribuan santri, dengan biografi perjalanan hidup yang berbeda, namun dapat berkumpul di lingkungan pesantren. Sementara itu, di sebelah selatan Pati, terdapat tokoh Saridin (Syeh Jangkung). Makam Saridin tak hanya sebagai penanda cerita dan gerak sejarah masyarakat Pati selatan. Saridin juga menebarkan semangat kreatif, ia menjadi spirit hidup bagi warga Kayen dan daerah sekitarnya. Bahkan, pada momen-momen tertentu, makam Saridin ramai dihadiri pengunjung yang ingin ziarah, ngalap berkah, maupun melakukan riset sejarah-kebudayaan di daerah ini. Saridin seakan tetap hadir, walaupun dianggap sebagai ”sejarah mental” untuk tak menyebutnya sebagai mitos. Dua tokoh inilah yang sangat memberi corak kehidupan warga Pati. Kiai Mutamakin merupakan referensi ulama, tokoh agama dan santri di kabupaten Pati dan sekitarnya. Kiai Mutamakin memberi semangat dan landasan kerja keras untuk selalu membela kebenaran, biarpun pahit diucapkan serta teguh pada prinsip. Syeh Jangkung memberi inspirasi untuk terus bertahan di tengah gempuran krisis, semangat belajar, dan mengabdi pada guru. Ia merupakan tokoh unik dengan kreatifitas tak pernah usai. Narasi cerita Syeh Jangkung terus ditafsirkan sebagai cerita Ketoprak, fiksi maupun riset dengan alur tafsir yang segar. Jejak Inspirasi Saya kira, refleksi hari jadi kota Pati, dapat dimulai dari memaknai kembali inspirasi yang terus hadir dari kedua tokoh tersebut; Kiai Mutamakin dan Syeh Jangkung. Kombinasi visi dari kedua tokoh ini, penting untuk membangun kota Pati saat ini dan masa mendatang. Kota Pati membutuhkan kepemimpinan yang tipe pekerja keras, mengerti aspirasi rakyat, tak mudah terprovokasi, teguh pada prinsip dan bervisi jauh ke depan. Kepemimpinan model inilah yang menjadikan kota Pati sebagai simpul politik dan kebudayaan. Potensi Kota Pati yang sangat beragam, belum mendapatkan sentuhan yang berarti. Di berbagai area, potensi daerah ini sangat menjanjikan apabila diperhatikan dan dikelola dengan serius. Kesempatan ini terus saja menunggu untuk dimasuki, potensi terus menunggu dikelola dengan manajemen profesional. Inilah yang saya kira penting untuk dikembangkan kembali; potensi lokal sebagai identitas kota Pati. Pembangunan di Kabupaten Pati, seakan masih tersentral pada beberapa titik kabupaten yang menjadi ”lahan basah”. Kota Pati dan Juwana, seakan merayakan proyek pembangunan yang tak pernah selesai. Dua kecamatan ini hadir dengan wajah modern, namun tak seimbang. Modernisasi infrastruktur tanpa dibekali dengan perbaikan sumber daya dan visi kreatif warga. Revitalisasi Identitas Di bidang ekonomi, pemerintah Pati perlu menggiatkan industri kreatif sebagai andalan pemasukan daerah dan penggerak ekonomi rumah tangga. Industri kerajinan Kuningan di Juwana, sekarang ini sedang terpuruk. Pemerintah dan pihak terkait perlu menangani ini untuk menolong ribuan pekerja kerajinan Kuningan. Selain itu, potensi pertanian dan perikanan di Pati perlu dikelola dengan manajemen bervisi progresif. Potensi buah-buahan di daerah Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal dan Cluwak penting untuk diteliti. Pati perlu membentuk ikon produk pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga dan mendongkrak anggaran daerah. Slogan ‘’Pati Bumi Mina Tani’’ harus direvitalisasi untuk menegaskan identitas kota sebagai daerah agraris dengan potensi pertanian dan perikanan. Saya kira dibutuhkan visi pemimpin yang mampu meneropong kota Pati jauh ke depan. Agar, pembangunan dan perbaikan daerah tak hanya mengandalkan program instan dan cepat menguntungkan. (80) — Munawir Aziz,  Wakil Direktur Lembaga Kajian al-Hikmah Pati

More about → Revitalisasi Identitas Kota Pati

Pro-Kontra PERDA Anti Pengemis

Oleh Sulatri 

Kemiskinan merupakan permasalahan dari zaman dahulu hingga sekarang yang tiada kunjung habisnya. Munculnya kemiskinan sendiri bukan hanya dari satu sebab saja akan tetapi berbagai latar belakang yang menimbulkan persoalan tersebut. Kemiskinan merupakan lingkaran setan yang terus menerus berputar, Suara Merdeka (31/8/2008). Lingkaran setan itu yakni kondisi yang mengambarkan sebab akibat tanpa ujung. Mengapa orang hidup miskin karena ia penghasilannya rendah. Mengapa penghasilannya rendah karena ia tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Mengapa ia tidak mendapatkan pendidikan yang baik karena ia tidak punya uang. Kenapa ia tidak punya uang dan seterusnya.
Di beberapa waktu ini memang di berbagai daerah sedang ramai-ramai dibahas tentang peraturan daerah (perda) yang melarang adanya pengemis. Memang pengemis itu tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya kemiskinan. Di beberapa daerah memang sudah menetapkan perda tentang adanya larangan mengemis dan juga sanksi bagi seseorang yang memberi santunan bagi pengemis. Pemberlakuan perda tentang anti pengemis itu memang juga banyak mendapat pro-kontra dan sorotan dari beberapa LSM yang ada terutama yang ada di Jakarta. Satu sisi orang yang mengemis itu juga berhak untuk mempertahankan hidup meski dengan jalan mengemis kepada orang lain. Disisi lain orang juga berhak menikmati suasana nyaman ketika diperjalanan atau berada di kota tanpa adanya kehadiran pengemis yang silih berganti yang mengganggu kenyamanan seseorang. Yang menjadi ketakutan kita adalah fenomena pengemis yang terus bertambah hari demi hari di kota-kota, baik kota besar atau kota kecil kian menjadi pandangan yang semakin biasa dan membuat kurang nyamannya suasana di wilayah tersebut. Hal ini tentunya menjadikan permasalahan tersendiri bagi warga dan pemerintah daerah yang mendapatkan permasalahan tersebut. Warga yang tinggal di kota itu bukan hanya warga yang mempunyai KTP dan berdomisili disitu.
Orang kampung sering beranggapan bahwa yang namanya hidup di kota itu bisa lebih mudah dibandingkan jika tinggal di desa. Akhirnya banyak sekali warga luar kota yang berbondong-bondong mencoba mengaiz rezqi di kota meski mungkin hanya berlatar belakang pendidikan dan keahlian yang rendah. Tak heran mereka begitu kesusahan ketika akan mencoba bertahan hidup di kota. Sementara untuk kembali ke kampung mereka sudah enggan. Akhirnya banyak orang yang nekad menjalankan berbagai kerjaan asalkan mereka bisa hidup di kota. Masih beruntung mereka yang tetap bisa bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun mereka bukan ber-KTP daerah tersebut akan tetapi ketika mereka juga ikut berdomisili daerah tersebut berarti juga jika ada permasalah seperti itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah disitu.
Kesulitan untuk mendapatkan pemasukkan yang layak akhirnya mendorong seseorang mengemis di tempat-tempat public. ketika seseorang mengemis ternyata dia lebih mudah mendapatkan uang daripada bekerja akhirnya banyak yang menjadikan mengemis sebagai profesinya untuk bisa bertahan hidup dan enggan untuk beralih profesi lain meskipun berulangkali mereka sering dirazia para petugas. Jika sudah begini akhirnya mengemis merupakan salah satu penyakit masyarakat yang harus diperangi. Kita bisa membandingkan penduduk desa yang bekerja membanting tulang menjadi petani dalam sehari-harinya saja belum tentu mendapatkan uang. Seorang pedagang yang berkeliling baik siang atau malam juga susah mendapatkan uang. Belum kadang daganganya menjadi tidak laku lagi karena sudah kadaluarsa. Sementara orang-orang yang bisa kita katakanlah malas untuk bekerja justru dengan mudahnya mengaiz rezqi dengan menjadikan mengemis sebagai profesi kesehariannya dalam kehidupannya. Maka pemerintah dan stakeholder yang ada diharapkan saling bekerjasama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kita berharap jangan sampai fenomena mengemis menjadi tradisi disekitar kita.
Memang kita tidak mengelak bahwa angka penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat masih tinggi. Angkanya mencapai 6,56 juta jiwa atau sebesar 20,25% dari total penduduk sebanyak 32,38 juta jiwa, Solopos, (29/8/2008). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Jawa tengah 2010 untuk target pendapatan daerah sebesar Rp 5.329.941.123.000,00. Belanja tidak langsung Rp 3.189.499.361,00, belanja langsung Rp 1.746.455.299,00 dengan jumlah plafon sementara Rp 4.935.954.660,00.
Anggaran tersebut kemudian dijabarkan lagi menurut berbagai urusan dan SKPD dengan jumlahnya bervariasi di masing-masing SKPD. Untuk dana pendidikan disebutkan jumlahnya Rp 273.119.917,00, dana kesehatan jumlahnya Rp 707.827.355,00 dan dana sosial Rp 137.695.374,00. Tentunya jika kita lihat dana itu jumlahnya sudah sangat besar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dana tersebut benar-benar nanti bisa mengatasi permasalahan kemiskinan? Apakah nantinya dana tersebut benar-benar bisa terserap oleh masyarakat terutama masyarakat miskin? Apakah nanti masyarakat akan mudah mengakses anggaran tersebut? Itu baru data yang berasal dari tingkat provinsi yang nantinya juga akan membawahi berbagai daerah yang dinaunginya. Tentunya dalam mengalirkan anggaran provinsi ke kota dan kabupatenpun juga nantinya akan bervariasi. Satu daerah yang satu dengan daerah yang lain tidaklah sama. Di masing-masing kabupaten/kota sendiri jumlah APBDnya juga bervariasi. Ada yang pendapatannya sudah bisa dibilang cukup lumayan dan ada daerah yang alokasi pendapatannya masih minim sehingga daerah tersebut kesusahan ketika akan memenuhi berbagai kebutuhan di wilayah tersebut.
Tak heran jika banyak persolaan yang harus dihadapi oleh pemerintah ketika akan meprioritaskan alokasi anggaran. Apakah alokasi dana tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memang harus segera diatasi? Bagaimana nanti pencairan dana yang akan diturunkan. Kenyataan dilapangan masyarakat masih banyak mengalami kendala ketika akan mengakses dana tersebut. Salah satu permasalahannya adalah prosedur yang berbelit dan masih adanya pemotongan angaran disana-sini.
Memang kita juga bisa menilai positif untuk mengatasi menjamurnya pengemis di beberapa daerah sudah memberlakukan Perda anti pengemis sebagai salah satu upaya penanganan penyakit sosial masyarakat. Akan tetapi jangan sampai dengan adanya perda ini hanya semata-mata merazia pengemis dan penyantunnya tanpa ada solusi yang lebih lanjut. Tentunya pendidikan dan pengarahanpun perlu dilakukan bekerjasama dengan stakeholder yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan ini.

More about → Pro-Kontra PERDA Anti Pengemis

Melacak Jejak Otoritas Perempuan

Suara Merdeka, 24 September 2008 GENDERANG GENDER KAJIAN sosial mengenai perempuan menjadi teks penting dalam beberapa dekade kehidupan manusia. Perempuan hidup dalam ajang kontestasi kehidupan yang menyuguhkan kemampuan pribadi (life skill) dan kreativitas. Inilah masa bagi perempuan untuk berkembang memegang peranan penting dalam ranah publik. Perempuan bebas memasuki gerbang pendidikan, ruang politik dan gelegar aktivitas sosial. Di titik ini perempuan dituntut untuk mampu eksis dengan menunjukkan pemikiran cemerlang dan kreativitas kepemimpinan. Akan tetapi, di negeri ini, hembusan gerakan emansipasi tak seperti yang dibayangkan. Walaupun potensi, kegigihan dan daya saingnya tak kalah dari laki-laki, perempuan masih dipandang sebelah mata, serta terbelenggu hegemoni kaum adam. Di ranah politik, suara kritis perempuan seakan tertutup oleh teriakan lantang laki-laki. Porsi 30% perempuan anggota dewan tak merata di semua daerah. Kebijakan pemerintah mengenai hak hidup perempuan tak banyak memihak kaum hawa, hanya riuh ketika diperdebatkan dan setengah hati ketika hendak diaktualisasikan. Gerakan emansipasi yang didukung lelaki hanya menjadi lips service semata, garang di atas kertas dan di media massa, akan tetapi lemah ketika diteropong dalam realitas kehidupan. Perempuan menjadi silent majority yang terbenam ketika hendak menyuarakan aspirasi. Jejak Otoritas Perempuan Dalam lanskap sejarah kehidupan, terbentang nama tokoh perempuan yang menjadi pahlawan dan pemimpin di zamannya. Hal ini mengabarkan, di setiap jenjang waktu dan ruang hidup, selalu ada perempuan yang kreatif, inovatif dan bergerak memberi pencerahan. Tokoh perempuan ini tak hanya menjadi ’’anak zaman’’, tetapi juga menjadi lentera untuk menerangi kehidupan. Jejak sejarah kebudayaan umat muslim telah merekam hal ini. Dalam Alqur’an termaktub beberapa nama perempuan yang mulia dan mendapat penafsiran tersendiri. Tokoh perempuan yang disebut secara mulia misalnya, ibu Nabi Musa (ummi musa), Maryam dan ratu Bilqis. Nama perempuan ini menjadi tokoh penting untuk dijadikan teladan (uswah) karena istimewa dalam nafas zamannya.  Ibu Nabi Musa menjadi tokoh sentral dalam kehidupan utusan Allah ini, karena Ummi Musa mengasuh Musa dengan sepenuh hati di tengah cobaan kaumnya. Ummi Musa rela melaksanakan perintah Allah dengan menjatuhkan nabi Musa ke dalam sungai untuk menghindar dari ancaman musuh (simak dalam QS 28:7). Ummi Musa menjadi perempuan istimewa yang tak gentar melawan musuh, agar putranya selamat dan mampu menerima risalah Tuhan. Bahkan, Amina Wadud (2006) mengatakan bahwa Ummi Musa satu-satunya perempuan yang mendapat wahyu Allah. Maryam juga menempati posisi penting, Ibu Nabi Isa ini mendapat keistimewaan yang luar biasa dalam jejak kitab Al-Qur’an. Tidak hanya dikarenakan mengandung Nabi Isa dalam keadaan luar biasa, tetapi kesucian dan ketegaran menghadapi kaum yang tak suka dengan dirinya dan kenabian Isa. Ketokohan Maryam menjadi refleksi penting bagi aktivis perempuan agar tak surut menghadapi gelombang cobaan kehidupan. Kisah Ratu Bilqis juga menggetarkan. Tokoh ini bahkan menjadi inspirasi bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang sukses. Mengenai Ratu Bilqis, Alquran mewartakan, “Dia berkuasa, dianugerahi segala sesuatu dan mempunyai singgasana yang besar” (QS. 27:3). Ayat ini mengabarkan, perempuan berhak memiliki otoritas yang sama dengan lelaki, bahkan mampu memimpin institusi maupun kerajaan besar. Mengusung Otoritas Perempuan Rentetan cerita dan nama tokoh di atas menjadi tonggak (milestone) yang mengukuhkan bahwa perempuan mempunyai otoritas yang sama dengan lelaki. Hal inilah yang seharusnya menjadi inspirasi bagi kehidupan perempuan Indonesia. Di tengah gelombang krisis, perempuan negeri ini hendaknya bangkit mengusung pencerahan bagi warga Indonesia. Di ruang publik, perempuan dapat menjadi pemimpin dan tokoh yang memegang tampuk kekuasaan. Ketela-danan Kartini tak dapat kita hapus dari sejarah kebangsaan. Munculnya perempuan semacam Bunda Teresa (India), Condoleeza Rise (Amerika), Yulia Tymosenko (PM Ukraina), Megawati Soekarno Putri, Sinta Nuriyah Wahid, Nafisah Sahal (Indonesia) dan aktivis perempuan lain menjadi penanda bahwa era kebangkitan perempuan telah menampakkan hasil luar biasa. Bahkan, di tengah keterbatasan kesehatan, Ibunda Sinta Nuriyah Wahid bersama suaminya (KH Abdurrahman Wahid) mampu menyuarakan hati nuraninya dalam memperjuangkan HAM, demokrasi, hak perempuan dan menghapus krisis kemanusiaan. Tokoh inilah yang seharusnya menjadi teladan kehidupan perempuan Indonesia. Pada konteks ini, tugas bersama yang harus dilakukan yakni kampanye penyadaran terhadap kaum lelaki yang memiliki pandangan stereotipe terhadap perempuan. Gerakan kesetaraan tak hanya menjadi pepesan kosong. Perempuan seharusnya tak lagi menjadi maf’ul (objek) tetapi menjadi fa’il (subjet) dalam detak jantung kehidupan. Kesadaran inilah yang seharusnya muncul dari nurani perempuan. Apabila hal ini terjadi, perempuan akan menjadi makluk Tuhan yang berkelindan dengan sejarah kesuksesan. (80) – Munawir Aziz, peminat kajian gender, wakil direktur Lembaga Kajian Al-Hikmah Pati, Kader PMII Kudus

More about → Melacak Jejak Otoritas Perempuan

Upaya Perempuan Mewarnai Dunia Kebijakan Publik

Oleh : Sulatri 

Di era keterbukaan informasi saat ini bukan hal mustahil ketika kita sering mendapatkan informasi tentang bagaimana perempuan juga bisa tampil dunia public. Memang secara kodrat perempuan itu bisa hamil, menyusui dan melahirkan. Akan tetapi ditengah masyarakat saat ini sudah banyak yang memandang bahwa perempuan itu tidak hanya mempunyai tugas-tugas domestic (rumah tangga) itu semata. Saat ini tugas domestic itu juga menjadi tugasnya kaum laki-laki, maka tidak heran peluang perempuan untuk berkarir di eksternal rumah tangga juga banyak mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Seiring dengan keterbukaan dunia pendidikan yang membuka kesempatan untuk menimba ilmu bagi siapa saja yang berkeinginan mendapatkan pendidikan tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, maka saat ini kita juga sudah tidak susah mendapatkan perempuan yang menimba ilmu sampai perguruan tinggi. Keberanian perempuan untuk menekuni karier yang menjadi idamannyapun sudah bukan hal yang baru lagi. Dalam dunia berorganisasi saat ini juga sudah banyak organisasi-organisasi yang membuka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat aktif didalamnya. Bahkan dunia perpolitikanpun juga sudah banyak perempuan uang terjun disana. Akan tetapi yang patut menjadi perhatian kita apakah dengan adanya keterbukaan mendapatkan pendidikan, berorganisasi, berkarier, perempuan disana sudah bisa dengan mudah untuk bisa berperan penting dalam mengambil keputusan-keputusan dalam institusinya? Jujur saja realita dilapangan banyak perempuan yang mempunyai kapasitas lebih dibanding laki-laki tetapi giliran ia mau mengambil keputusan dalam institusinya ia tidak bisa berperan penting karena dia seorang perempuan. Sifat perempuan yang perasa dan sering hanya menerima keputusan semakin memberi kesempatan pada laki-laki mengambil keputusan-keputusan sendiri dan kurang member peluang perempuan untuk aktif urun rembuk disana meskipun perempuan tersebut mempunyai kemampuan yang lebih. Akhir perempuan menjadi hal yang biasa ditinggalkan dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam sebuah lembaga. Itu baru salah satu kendala perempuan untuk unjuk gigi dalam institusinya. Kalau dalam lembaganya sendiri si perempuan sudah mengalami kesusahan ketika dia akan ikut beraktualisasi ikut mengambil keputusan-keputusan institusinya. Tentu kita sudah bisa membayangkan bagaimana perempuan bisa ikut berperan dalam dunia kebijakan public. Akibat sedikitnya peluang untuk bisa beraktualisasi di lembaganya bukan hal mustahil akhirnya perempuan menjadi malas untuk ikut membuka peluang-peluang bagi dirinya sendiri untuk bisa tetap eksis memunculkan ide-ide cemerlangnya yang bisa membawa kemajuan di lembaganya, apalagi di dunia kebijakan public. Seseorang yang ingin berkecipung dalam dunia kebijakan public maka juga dituntut untuk bisa mengaktualisasikan pimikiran-pemikirannya di muka public. Kalau dalam lingkup organisasi katakanlah dunia kerjanya saja ia masih kesusahan mengaktualisasikan pemikiran-pemikirannya tentu dapat dibayangkan bagaimana lebih susahnya perempuan ketika akan berperan di dunia public. untuk bisa berperan di dunia kebijakan public seseorang itu dituntut mobilisasi yang besar, jiwa kokoh, relasi yang banyak, pengetahuan yang lebih mengenai hal yang akan diterjuninya dan sebagaiinya. Kita tidak menutup mata bahwa kejelian dan ketelitian yang lebih dimiliki oleh seorang perempuan bisa membuat karier perempuan semakin eksis. Tetapi, disisi lain itu juga sering mengakibatkan seorang perempuan lebih dipilih mengurusi hal-hal domestic lembaga sehingga peluang perempuan ke eksternal lembaga si perempuan jadi berkurang. Ia hanya disibukkan dengan urusan-urusan domestic institusi sehingga banyak kesempatan untuk terlibat aktif dalam dunia kebijakan public terlewatkan begitu saja. Untuk itu mari kita dorong perempuan lebih bisa berperan dalam kebijakan public berawal dari melibatkan perempuan dalam berbagai peran untuk ikut terlibat mengambil keputusan-keputusan di lingkungan internal lembaga. Dan juga mendorong perempuan untuk bisa terlibat aktif dalam dunia eksternal lembaga. Dengan demikian nantinya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan untuk berperan di dunia public semakin berkurang dan bisa menghasilkan output-output yang lebih dalam pengambilan keputusan.

More about → Upaya Perempuan Mewarnai Dunia Kebijakan Publik

Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Bumi Nusantara

Secara geografis Nusantara –di mana Indonesia sebagai bagian darinya--merupakan wilayah strategis baik secara ekonomi dan politik serta pertahanan, karena posisinya pada perlintasan budaya antar benua. Dengan posisinya yang strategis itulah Nusantara menjadi perlintasan agama yang sangat penting. Kawasan ini mengalami perubahan budaya dan agama yang beruntun namun berjalan cukup damai. Kepercayaan Pagan, Hindu, Budha dan Islam secara dialektik telah menjadi tata nilai yang berjalan di kawasan Asia Tenggara. Nilai-nilai tersebut, bahkan, kemudian mampu memberikan kontribusi dalam membentuk sistem pemerintahan dan varian keagamaan sendiri yang mencerminkan pergumulan antara budaya luar dengan budaya asli Nusantara. Lebih-lebih ketika Islam datang ke Nusantara. Agama baru ini diterima sangat baik oleh penduduk setempat. Hal itu karena kearifan para ulama atau wali yang datang ke wilayah ini, yang sangat menghormati tradisi, adat istiadat, bahkan agama setempat. Islam dicoba diselaraskan dengan ajaran setempat, karena itu tidak sedikit tradisi yang kemudian dijadikan sarana penyiaran Islam. Dengan cara itu mereka tidak terusik dengan datangnya agama baru (Islam) itu, mereka menerima dengan tangan terbuka. Apalagi agama Islam yang tidak mengenal strata sosial itu, dirasa sangat membebaskan mereka dari kungkungan kekastaan yang ketat, karena itu mereka turut membantu penyebarannya. Sistem keberagamaan yang toleran dengan tradisi lokal ini berkembang luas di kalangan Islam Nusantara yang dikenal dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikembangkan oleh para wali atau ulama baik di Aceh, di Minangkabau, di Palembang di Pontianak, Banjarmasin, Bugis, Makassar, Ternate, Nusa Tenggara dan sebagainya, pada umumnya bermazhab Syafiiyah, atau mazhab empat pada umumnya. Mereka juga terhimpun dalam kelompok terekat, seperti Sattariyah, Qadiriah, Naqshabandiyah dan lain sebagainya. Dengan kekuatan tradisi itu mereka bisa mendirikan pusat-pusat kebudayaan, baik berupa kerajaan maupun lembaga pendidikan pesantren dan pusat perdagangan. Dengan sarana itu Islam berkembang pesat di seluruh penjuru Nusantara lebih intensif dan lebih langgeng ketimbang pengaruh agama lainnya yang pernah ada. Keutuhan dan keberagamaan masyarakat Nusantara ini mulai terusik ketika muncul gerakan Wahabi yang puritan. Semua tata nilai yang telah dikembangkan untuk mendukung sarana dakwah dan ibadah itu dicap sebagai tahayul, bid’ah, dan khurafat. Selama beberapa dasawarsa mereka menyerang dengan sengit kelompok ahlussunnah yang bermazhab dan kaum tarekat, karena dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam. Mereka ini tidak menghendaki adanya percampuran antara Islam dengan budaya Nusantara, mereka ingin mengembalikan Islam pada budaya Arab, yang hanya mengenal Al-Qur’an dan Hadits. Karena cara penyiaran ajaran baru itu demikian kasar, penuh kontroversi akhirnya, tidak diterima secara penuh oleh masyarakat. Gelombang serangan terhadap eksistensi Islam Nusantara itu terus berdatangan dalam setiap dasawarsa, dengan datangnya gerakan Islam puritan yang radikal. Bahkan serangan juga datang dari kebudayaan Barat, yang menuduh Islam ini sebagai Islam sinkretis, yang konservatif yang tidak sesuai denagn kemajuan zaman. Bahkan saat ini sistem kapitalisme global yang manawarkan budaya sekular dan hedonis juga memberika ancaman tersendiri bagi keutuhan kamunitas Islam Nusantara yang dengan gigih mempertahankan moral dan tradisi. Sebenarnya kekuatan Islam Nusantara ini sangat besar, karena didukung oleh mayoritas umat Islam, yang sehari-hari dengan gigih mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja kurang terpadu dan kurang sigap dalam memainkan media, sehinga perannya seolah menjadi terpinggir oleh kelompok-kelompok Islam garis keras yang puritan, tetapi sebenarnya minoritas. Tradisi ini tidak hanya Nahdlatul Ulama, tetapi juga didukung oleh organisasi Islam yang lain seperti; Tarbiyah Islamiyah (Padang), Al Washliyah (Medan), Al Khairat (Palu), Nahdlatul Wathon (Mataram), Darut Dakwah wal- Irsyad/DDI (Sulawesi Selatan) dan Mathlaul Anwar (Banten). Apabila seluruh kekuatan Islam bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah Nusantara ini bersatu padu, maka keberadaan Islam Ahlussunnah di Nusantara ini akan tetap lestari bahkan mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan mampu menentukan masa depan bangsa ini. Mengingat adanya tantangan yang terus-menerus baik dari kalangan Islam radikal yang puritan maupun dari kalangan Islam liberal yang militan, maka eksistensi Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nusantara ini perlu diperkuat. Hadirnya Islam Ahhlusunnah wal Jamaah kita harapkan membawa pengaruh besar pada kehidupan bangsa di bumi Nusantara ini.

More about → Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Bumi Nusantara

MARHABAN YAA RAMADHAN

Ramadhan tahun 1430 H akan segera kita jalani, mari kiota sambut dengan suka cita karena disana kita akan menemukan bulan yang oleh Allah Azawajala diberikan keistimewaan dan dikhususkan kepada mereka yang beriman dan bertaqwa Marhaban yaa Ramadhan Secara praktis puasa Ramadhan sangat mudah dilakasanakan, yakni hanya menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Akan tetapi jika dilihat lebih jauh, banyak hal yang mesti dihindari baik secara makro dan mikro untuk mencegah batalnya puasa tersebut. Sebahagian kalangan menilai bahwa puasa itu batal dikarenakan makan dan minum atau mengkonsumsi segala makanan malalui rongga mulut dan tidak melaksanakan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan. Secara praktis puasa Ramadhan sangat mudah dilakasanakan, yakni hanya menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Akan tetapi jika dilihat lebih jauh, banyak hal yang mesti dihindari baik secara makro dan mikro untuk mencegah batalnya puasa tersebut. Sebahagian kalangan menilai bahwa puasa itu batal dikarenakan makan dan minum atau mengkonsumsi segala makanan malalui rongga mulut dan tidak melaksanakan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan. Jika demikian halnya timbul suatu pertanyaan yang bernuansa sedikit kritis, yaitu hanya sebatas itukah nilai-nilai puasa yang terkandung dalam perintahkan Allah SWT yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 183 atau ada hal lain yang sangat signifikan dibalik perintah itu dan sejauhmana kesakralan bulan Ramadhan tersebut. Secara filosofis, semua ajaran dan perintah yang dibebankan Allah SWT. kepada umat manusia mempunyai nilai-nilai yang sangat penting dan urgen serta punya efek positif bagi yang mentaatinya. Sebaliknya akan menuai kesengsaraan dan azab bagi umat yang tidak menjalankan perintah-Nya. Janji Allah, baik yang berbentuk ganjaran pahala dan azab senantiasa ditepati-Nya bila waktunya telah tiba. Untuk itu, momen puasa Ramadhan saat ini mari sama-sama melaksanakan perintah puasa dengan penuh keikhlasan dan keimanan yang kokoh kiranya mandapat gelar takwa, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu: la'allakum tattakuun (Q.S. al-Baqarah: 183). Nilai Filosofis dalam Puasa Ramadhan Jika dicermati dengan baik apa yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat: 183 tersebut, di dalamnya akan terungkap apa sebenarnya nilai-nilai filosofis tujuan dari puasa Ramadhan tersebut, di antaranya adalah; untuk mencapai sebuah gelar atau derajat yang paling tinggi yakni gelar takwa. Gelar itu diperoleh bagi umat yang beriman dan melaksanakan puasa Ramadhan. Puasa Ramadhan hanya diwajibkan bagi orang yang beriman, meskipun dia mengaku orang Islam tapi tidak merasa beriman, dia tidak termasuk kategori orang yang dipanggil untuk wajib melaksanakan puasa Ramadhan jika diamati dengan baik serta teliti makna dari perintah yang terdapat pada surah al-Baqarah di atas. Selanjutnya, nilai filosofis yang lain adalah memupuk rasa kasih sayang antar sesama, dengan merasakan lapar dengan cara berpuasa itu hati kita akan tersentuh betapa sengsaranya kaum fakir miskin yang senantiasa merasa kelaparan serta serba kekurangan dalam segala hal. Para kaum dhu'afa senantiasa menanti uluran tangan kaum dermawan agar menyisihkan sebahagian hartanya untu didermakannya. Orang yang beriman dan melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dengan penuh keimanan, pasti akan tersentuh hatinya untuk menolong kaum fakir miskin yang selalu hidup dalam keadaan serba kepapaan. Kemudian, nilai filosofis yang terdapat dalam puasa itu yakni, membina dan menata diri kaum mukmin agar senantiasa hidup dengan teratur, utamanya dalam mengkonsumsi makanan. Jika seseorang mengkonsumsi makanan dengan cara yang tidak teratur akan mengakibatkan kesehatannya kurang baik, karena perut manusia butuh waktu untuk mengolah makanan yang telah dikonsumsi. Maka dengan mengatur pola makan yang baik dan teratur akan menjadikannya seorang manusia yang sehat, hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. dari Abu Hurairah yang artinya: "Berpauasalah kamu agar kamu sehat." Nilai filosofis yang tidak kalah pentingnya adalah, puasa Ramadhan akan menata atau memanajemen hati seorang yang berpuasa agar lebih suci dan bersih, sehingga terhindar dari sifat-sifat yang jelek atau tercela, seperti sifat dengki, iri hati, riya' atau suka dipuji dan dilihat orang lain, dan lain sebagainya yang tergolong pada hal-hal yang mengotori hati manusia. Jika sifat yang disebutkan di atas, tumbuh subur di hati seseorang maka nilai puasanya dalam pandangan Allah sangat buruk dan tidak akan mendapatkan ganjaran selain lapar dan haus. Bulan Ramadhan sebagai bulan yang awalnya rahmah, pertengahannya merupakan ma'firah dan akhir bulan Ramadhan merupakan momen terlepas dari api neraka, maka secara tidak langsung akan memberikan motivasi yang sangat bererti bagi umat Islam untuk lebih giat dalam beribadah untuk mencapai ridha Allah SWT. Selanjutnya Allah telah memberikan malam yang sangat mulia di sepuluh akhir Ramadhan, malam itu dikanal dengan malam kemuliaan atau "Lailat al-Qadr" (malam yang lebih baik dari seribu bulan). Secara tidak langsung malam kemuliaan atau Lailat al-Qadr itu termasuk dari nilai filosafis yang terkadung dalam bulan Ramadhan itu sendiri. Keutamaan BulanRamadhan Bulan Ramadhan sangat jauh berbeda dengan bulan lainnya, bulan Ramadhan terkenal dengan bulan "Bursa Pahala" (reward). Segala amal ibadah hamba Allah di bulan itu akan dilipat gandakan, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya: "Setiap amal anak Adam (manusia) diberi ganjaran 700 kali lipat (di bulan Ramadhan), kecuali puasa. Sesungguhnya puasa untuk-Ku dan Akulah yang memberi ganjarannya" (H.R. Mutta'alaihi). Bulan Ramdhan penuh dengan bulan keampunan, hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang disampaikan oleh Abu Abdillah bin al-Hafiz dan Muhammad bin Musa yang artinya: "Barangsiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang beribadah di malam bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu (H.R. Muttafa'alaihi). Demikianlah Allah memberikan sugesti dan dorongan kepada hambanya agar selalu melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah SWT. Penuh keimanan yang disebutkan dalam hadis di atas, sangat erat kaitannya dengan apa yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 183, dimana dalam ayat tersebut yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadhan adalah orang yang beriman. Selajutnya setelah tuntutan beriman dipenuhi baru diwajibkan berpuasa dengan penuh keikhlasan, karena nilai puasa yang dipersembahkan hanya untuk Allah SWT semata. Sejalan dengan informasi yang telah disebutkan di atas, bahwa di bulan Ramadhan penuh dengan "Bursa pahala" dan seharusnya memperbanyak amal ibadah, di antaranya seperti, shalat tarawih, shalat witir, shalat malam atau tahajjud, tadarusan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, memperbanyak sedekah, iktikaf dan amalan lainnya yang dikategorikan kepada amal yang shaleh. Mari tingkatkan amal ibadah lebih baik dari tahun yang lalu, sebab kehadiran bulan Ramahan sekali dalam setahun. Bekalilah hidup untuk kehidupan yang hakiki, gunakanlah hidupmu sebelum datang matimu agar tidak terjadi penyesalan yang tidak berarti.

More about → MARHABAN YAA RAMADHAN