PMII Tolak Politik Uang

Temanggung, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Temanggung menyatakan sikap menolak praktik politik uang (money politics) dalam Pemilu 2009. Kemarin, mereka menggelar aksi damai dengan membagi-bagikan selebaran berisi tentang pernyataan penolakan politik uang dalam Pemilu, serta berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini. Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut, dimulai dari kampus STAINU Temanggung, kemudian mereka berjalan kaki menuju alun-alun, serta berakhir di Kantor DPRD yang letaknya tak jauh dari alun-alun itu. Selama berjalan menuju alun-alun, para mahasiswa membagi-bagikan stiker kepada kerumunan orang yang dijumpainya. Demikian pula, ketika sampai di Kantor DPRD Temanggung, mereka memberikan stiker kepada sejumlah anggota Dewan yang masih berada di ruangan tempat kerjanya tersebut. ''Aksi ini memang sengaja tidak dilakukan dengan cara berorasi, akan tetapi cukup dengan membagi-bagikan stiker saja,'' kata koordinator aksi, Imron. Menurutnya, aksi tersebut bertujuan mengajak rakyat agar hati nurani dan hak-hak mereka tidak tergadai dengan rupiah yang sifatnya hanya sesaat. Rakyat harus menjadi pemilih yang cerdas dalam Pemilu 2009 mendatang, dengan memilih wakil-wakilnya yang mengerti betul persoalan bangsa. Sebab, mereka itulah yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini. ''Mahasiswa menghendaki, agar Pemilu tahun ini tidak hanya sekadar perwujudan dari demokrasi yang sifatnya transaksional dan prosedural saja, namun lebih kepada demokrasi yang esensial,'' tandasnya. Dia mengatakan, salah satu tolak ukur keberhasilan rakyat dalam memilih wakilnya adalah bagaimana kualitas para caleg nanti dalam menentukan arah kebijakan negara. Apabila, kebijakan negara masih saja tidak berkualitas dan jauh dari keberpihakan kepada rakyat, maka jelas, hal itu indikator dari kegagalan rakyat dalam menentukan wakilnya. Sejumlah pernyataan sikap yang dikeluarkan organisasi mahasiswa tersebut, antara lain ialah, PMMI memandang perlu segera adanya konsensus nasional yang menegaskan tentang kemandirian bangsa. Berikutnya, dikarenakan terjadi 'geger konstitusi' maka perlu segera adanya penataan konstitusi/perundangan, agar perjalanan bangsa dan negara ini semakin terarah menuju cita-citanya, serta tidak terjebak dalam konflik internal yang berkepanjangan. Di samping itu, PMII juga menolak segala bentuk perampokan aset dan kekayaan negara untuk kepentingan para elit dan/atau kelompok tertentu, melalui kebijakan yang bersifat parsial dan pragmatis. Serta, yang terakhir, untuk menjaga kewibawaan dan kedamaian proses Pemilu, perlu ketegasan sikap untuk menolak segala bentuk money politcs. "PMII berencana pula mendirikan posko masyarakat marginal, sebagai tempat pengaduan masyarakat, yang selama ini menjadi korban para elit dalam proses demokrasi,'' tambahnya.