Liputan APBD di Soloraya Perlu Ditingkatkan

Oleh Sulatri

Dunia informasi saat ini diakui memang sudah menjadi sajian sehari-hari dalam kehidupan kita. Dari berita utama, indeptnews, breaking news, soft news, hingga dunia hiburan banyak disajikan oleh media massa baik nasional maupun lokal.

Yang menjadi salah satu permasalahan adalah belum semua media massa bisa menyajikan berita-berita yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengatasi persolaan-persoalan kebijakan publik yang bisa menjadi sorotan dan cukup mempengaruhi kehidupan mereka. Akibatnya karena minimnya informasi yang bisa ditangkap oleh masyarakat hal yang bisa dikritisi oleh masyarakat terlewatkan begitu saja.

Untuk itu peran media massa cukup diperlukan disini yang diharapkan bisa memberikan berbagai informasi yang menyangkut kebijakan publik. Dimana masyarakat luas bisa lebih leluasa mendapatkan data lewat media massa. Salah satunya adalah hal yang menyangkut tentang APBD.

Mendengar istilah APBD mungkin diantara kita sudah tidak asing lagi walaupun mungkin masih banyak orang yang awam terhadap istilah tersebut. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan ritual tahunan daerah yang terdiri dari perencanaan, pembahasan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Ketika penulis mencoba mencari berita tentang APBD di daerah Soloraya yang meliputi Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Karanganyar dan Sragen. Kebanyakan berita tentang APBD lebih banyak dipublikasikan dari Kota Surakarta. Hal ini tidak aneh karena memang Kota Solo merupakan pusat kota dari daerah Soloraya dimana akses informasi cukup bagus dan kebanyakan kantor-kontor redaksi mediapun ada di Solo. Disamping itu LSM-LSM , akademisi, dan para tokoh masyarakat pemerhati kebijakan publikpun juga banyak disana.

Akan tetapi sajian berita tentang APBD itu yang mengekspos cukup banyak bukan hanya di Solo saja. Misalnya saja sajian berita yang disampaikan oleh Harian Suara Merdeka. Daerah yang menyajikan berita tentang APBD menurut jumlah yang paling banyak yang pertama adalah Surakarta, Klaten, Wonogiri, Boyolali, Karanganyar, Sragen dan Sukoharjo.

Jumlah berita tentang APBD yang disajikan tiap daerah itu bedanya terpaut jauh sekali. Misalnya saja untuk Wonogiri dan Klaten jumlahnya mencapai 50 ke atas, Karanganyar dan Boyolali sekitar 20-an, tetapi untuk Sukoharjo dan Sragen kurang dari 10 berita. Maka wartawan yang bertugas didaerah yang masih minim menyajikan berita APBD diharapkan lebih banyak menyajikan berita tentang APBD lebih banyak lagi dengan berbagai variasi berita yang disajikan.

Untuk mendukung hal itu juga diperlukan pengetahuan wartawan tentang APBD agar lebih luas sehingga ia ketika menyajikan berita bisa lebih bervariatif. Untuk memperkaya ilmu tentang APBD bisa mencontoh dengan mengadakan pelatihan jurnalistik terkait dengan APBD di Solo yang diselenggarakan Pattiro Surakarta bekerjasama dengan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Surakarta.

Kenapa APBD Penting

Ditengah masyarakat itu banyak sekali permasalahan yang muncul yang untuk menanganinya diperlukan biaya yang tidak sedikit. Padahal anggaran yang tersedia jumlahnya sangat terbatas. Untuk itu maka dibuatlah program-program yang diharapkan bisa menangani permasalahan tersebut.

Meskipun APBD sudah menjadi ritual tahunan akan tetapi dilapangan kita sebagai masyarakat diharapkan tetap kritis dan melakukan terhadap pelaksanaan APBD hingga sampai monitoring dan evaluasi. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi alat legitimasi ketika akan menggedok suatu program tapi dalam pelaksanaannya kita tidak tahu. Sehingga dimungkinkan terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran. Atau anggaran yang ada justru tidak berpihak kepada rakyat miskin.

Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan adanya analisis terhadap APBD untuk memastikan munculnya kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Untuk menganalisis APBD maka dibutuhkan juga pengetahuan dan data yang bisa menunjang kita ketika akan melakukan analisis.

Adapun data yang diperlukan antara lain; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritasdan Plafon Anggaran (PPA), APBD sebelumnya, Rencana Strategis SKPD Renstra SKPD, Dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota, dokumen reses, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan dokumen jumlah aset daerah, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tentunya sebagai masyarakat umumnya tidak semua orang mempunyai perhatian akan masalah tersebut. Mungkin sebagian masyarakat kita yang paling utama adalah bisa bertahan untuk bisa mempertahankan hidupnya dan keluarganya dan terkadang sama sekali buta akan masalah APBD. Padahal sesungguhnya masyarakatpun berhak menentukan kebijakan publik yang juga menyangkut kehidupan mereka ikut teratasi disana.

Maka kehadiran informasi tentang APBD yang dilakukan oleh media massa yang ada didaerah tersebut peranannya juga cukup membantu masyarakat ketika akan melakukan analisis APBD. Dengan demikian masyarakatpun bisa turut aktif berperan dalam menentukan kebijakan publik.