PMII CABANG Jepara Gelar Aksi Pesan Moral Kepada Caleg Saat KAmpanye

Aksi demo damai mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jepara dibubarkan polisi, Senin (16/3). Aksi mahasiswa ini berlangsung cukup singkat, saat para caleg dan parpol melintas di depan Tugu Kartini dalam kegiatan pemilu damai “Siap Kalah Siap Menang”. Sepuluh mahasiswa yang membawa berbagai poster antara lain berbunyi “Pemerintah sebagai Pengayom Masyarakat”, “Money Politik Haram”, “Janjiku Terjual”, dan “Pilih yang Terbaik” menggelar poster dan melakukan orasi. Beberapa saat kemudian, para pendemo ini didatangi Kasat Intelkam Polres Jepara AKP Hari Jatmiko terkait izin aksi tersebut. Koordinator lapangan dalam aksi tersebut, Ahmad Kholiq mengatakan, pihak mahasiswa hanya sebentar menyambut para caleg dan parpol dalam konvoi pemilu damai. Namun, polisi tidak menggubrisnya, demo harus segera dibubarkan karena tidak berizin. “Seharusnya, mereka mengajukan izin ke polres. Saat ini aksinya tidak berizin, padahal dilakukan di depan publik dan menganggu masyarakat yang melintas. Kami harus tegas menertibkan mereka,” tegas Kasat Intel. Sebelum dibubarkan, sekitar lima menit antara mahasiswa dengan pihak kepolisian terlibat dalam dialog terkait izin. Dipastikan tidak mengantongi izin, akhirnya mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Dalam aksi itu, mahasiswa menyuarakan sikap pergerakan terkait dengan Pemilu 2009 mendatang. Dengan membawa kendi sebagai simbol kehausan masyarakat tentang kebijakan yang memihak masyarakat dalam pemerintahan sekarang ini. “Kami merasa prihatin yang mendalam terhadap masa depan yang tidak jelas. Kami semakin miris ketika dihadapkan pada sebuah proses pemilu, wakil rakyat yang duduk sekarang tidak lagi memperjuangkan kepentingan masyarakat, namun hanya mementingkan diri sendiri,” ujar Kholiq.

Kedepankan Pendidikan

Mahasiswa mencatat empat isu penting setelah melihat realitas dan refleksi saat ini, yakni dalam hal politik kebangsaan perlu adanya konsensus nasional yang menegaskan tentang kemandirian bangsa, dalam hal politik kenegaraan, dikarenakan adanya geger konstitusi. Perlu segera adanya penataan konstitusi atau perundangan, dalam hal politik kebijakan, menolak segala bentuk perampokan aset dan kekayaan negara, dan dalam hal politik keseharian, untuk menjaga kewibawaan dan kedamaian proses pemilu, perlu ketegasan sikap untuk menolak segala bentuk money politics. “Kami jelas-jelas menolak adanya politik uang pada pemilu mendatang. Isu pendidikan harus lebih dikedepankan, tidak hanya janji-janji politik belaka. Kami berharap, pada caleg yang berjuang pada pemilu nantinya lebih mengedepankan kepentingan rakyat,” imbuh Kholiq.  (Irfan Rose ; SM)