”APBD belum layak disahkan”

Diposting oleh admin on Senin, 30 November 2009

Solopos, 28 November 2009

Semarang (Espos)

Koalisi Umat Untuk Anggaran Berbasis Rakyat (Koluabror) Jawa Tengah (Jateng), menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah belum layak disahkan.

Selain karena proses pengesahannya terlalu singkat, APBD Jateng 2010 dipandang belum mencerminkan program Bali mdeso mbangun deso. Koluabror, menurut Wasekjen PW Lakpesdam NU Jateng, Iman Fadhilah, merupakan koalisi yang terdiri atas PW Lakpesdan NU Jateng, perwakilan Fatayat NU Jateng, perwakilan Muslimat NU Jateng, Komisi Kebijakan Publik NU Jateng, LKK NU Jateng, LP2 NU Jateng, IPPNU Jawa Tengah, PMII Jawa Tengah, eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) dan Pattiro Solo.

Pembahasan RAPBD Jateng 2010 yang dilakukan DPRD Jateng dilakukan sangat singkat serta terkesan tidak ada peran dan optimalisasi fungsi budgeting di DPRD. ”Ini berdampak pada kurang cermatnya pembahasan dengan SKPD, sehingga alokasi belanja pegawai masih cukup besar, sementara program-program yang bersentuhan dengan rakyat, alokasi anggarannya minim,” ujar Iman didampingi Direktur Eksekutif Pattiro Solo, Alif Basuki, Kamis (26/11), di Semarang

Tidak hanya prosesnya yang singkat, menurut Iman, APBD Jateng 2010 juga tidak mencerminkan arah dan kebijakan pembangunan Pemprov Jateng dalam pencapaian visi dan misi Gubernur yakni Bali ndeso mbangun ndeso. Hal itu, sambung Iman, lantaran anggaran belanja terbesar dalam APBD Jateng 2010 untuk urusan pemerintahan nilainya mencapai 54,1%.

Sementara anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat masih kecil nilainya. Koluabror berpandangan proporsi anggaran belanja dalam APBD Jateng 2010 hendaknya disesuaikan besaran alokasinya, sehingga sinergis dengan visi Bali ndeso mbangun deso dan juga menekankan keberpihakan pada pemecahan persoalan masyarakat Jateng seperti kemiskinan, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Defisit Sementara, APBD Jateng 2010 yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD Jateng yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Bambang Priyoko, Kamis, mengalami defisit senilai Rp 154 miliar lebih. Angka defisit ini muncul setelah pendapatan dalam APBD Jateng 2010 senilai Rp 5.511.315.342.000 dikurangi belanja anggaran senilai Rp 5.665.315.683.000. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Zaenal Mahirin, proses pembahasan RAPBD Jateng 2010 jauh dari memuaskan lantaran sempitnya waktu. Secara jujur, situasi ini jelas tidak akan menghasilkan sebuah kebijakan atau keputusan yang memuaskan semua pihak.

Pendapat senada disampaikan Fraksi PPP. Melalui anggotanya, H Istajib AS, FPP menyatakan jika melihat APBD Jateng 2010 yang seharusnya menjadi penjabaran program pembangunan Jateng, ternyata belum memihak kepada kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat menengah ke bawah.

Terpisah, Gubernur Bibit Waluyo menyatakan untuk melihat anggaran untuk sektor pertanian harus dalam arti luas. Memang kelihatannya tidak maksimal, namun untuk keberhasilan pertanian harus ada sektor lain yang mendukung menuju intensifikasi pertanian. Jika sektor lain dimasukkan, ujar Gubernur, nilainya menjadi besar. ”Jadi tidak benar jika muncul pandangan anggarannya tidak mendukung program Bali ndeso mbangun deso. Ini hanya beda cara pandang.” - Arif Fajar S
More about”APBD belum layak disahkan”

Dewan dan kejaksaan dikado “tikus”

Diposting oleh admin on Selasa, 24 November 2009

Solopos, 20 November 2009  Grobogan (Espos)–DPRD dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi, dihadiahi gambar tikus oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Grobogan yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor dua instansi tersebut, Kamis (19/11). Selain melakukan longmarch dari Posko PMII di Kelurahan Kuripan, puluhan mahasiswa yang mengusung keranda bertuliskan “Matinya supremasi hukum” dan “Hancurnya moral bangsa” melakukan happening art menggambarkan kesengsaraan rakyat akibat tindak korupsi, di depan Gedung DPRD. Para mahasiswa sempat meminta wakil rakyat keluar menemui mereka. Tak lama, Ketua Komisi B DPRD Agus Siswanto dan Ketua Komisi D, Mukhlisin, menemui para pengunjuk rasa. Di hadapan dua anggota DPRD, koordinator aksi, Asnawi, membacakan pernyataan sikap. Antara lain mengkritik adanya wakil rakyat yang cari keuntungan dengan menjadi makelar proyek. Tidak hanya itu, mahasiswa juga menyindir anggota Dewan yang suka jalan-jalan ke luar Jawa dengan dalih kunjungan kerja (Kunker), sebab hal itu dianggap cuma menghambur-hamburkan uang rakyat. Seusai membacakan pernyataan sikap, dua mahasiswa mewakili pengunjuk rasa menyerahkan surat pernyataan sikap dan kertas bergambar tikus sebagai ajakan agar wakil rakyat tidak korupsi. Setelah menggelar orasi, aksi puluhan mahasiswa dilanjutkan ke kantor Kejari Purwodadi, di bawah pengawalan polisi dari Polres Grobogan. Mereka diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwodadi, Hendrizal Husin SH. Di hadapan Kajari, mahasiswa menyatakan dukungan atas pengusutan kasus dugaan korupsi. Mereka meminta kasus dugaan korupsi anggaran perawatan mobil dinas DPRD, proyek pembangunan gedung BPR BKK dan proyek peningkatan Jl Gajah Mada paket I dan II serta jalan Gubug-Jeketro diusut tuntas. “Kejaksaan juga harus mengusut praktik KKN soal rangkap gaji yang diterima sekretaris desa (Sekdes) yang sudah diangkat jadi PNS, karena mereka ternyata masih menggarap tanah bengkok desa,” ujar mahasiswa. rif
More aboutDewan dan kejaksaan dikado “tikus”

The Powerfull of Pubic Opinions

Diposting oleh admin on Kamis, 19 November 2009


 Oleh : Sulatri

“Kenapa kita ini dimasukkan di FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)” ujar teman-teman penulis ketika awal-awal kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi di Kota Bengawan Solo. “Masa maunya kita jadi reporter, pembawa berita, penyiar, pembuat film, pembuat iklan dll meski belajar tentang politik yang erat hubungannya dengan kekuasaan! Emang hubungannya apa?”, tanda tanya kami saat itu. Hal itu mulai terjawab ketika kami sudah mulai duduk di semester yang lebih tinggi dimana berbagai mata kuliah harus kami ikuti begitu banyak memberikan referensi bagi para mahasiswa akan pentingnya media massa dengan dunia politik.

Media massa merupakan salah satu pilar demokarsi yang saat ini harus juga diperhatikan. Sebenarnya dalam geopolitik sendiri media massa atau pers sudah cukup lama disebutkan sebagai salah satu unsur yang akan mempengaruhi kekuasaan. Disamping eksekutif, legislative, yudikatif, tokoh masyarakat, Civil Organization Society, pemilik modal dan sebagainya.

Pers merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi politik. Terlebih dengan era kemajuan teknologi informasi saat ini. Mau tak mau dalam kehidupan disekitar kita sudah terbiasa dengan kehadiran berbagai sajian-sajian berita yang dikemas oleh media massa dengan berbagai sudut pandang.

Sebagai kalangan audiens kita kadang hanya menyatap berbagai sajian-sajian yang disajikan oleh media massa tanpa ambil pusing. Apakah berita yang disajikan itu benar-benar memang sesuai dengan konsep-konsep pembuatan berita atau hanya semata-mata sajian mengejar dead line dimana kedalaman dan kebenaran dari berita itu belum kurang mendalam. Publik dengan mudahnya digiring dengan tema-tema yang sedang menjadi sorotan publik.

Alkhasil khalayakpun juga merespon berbagai sajian media dan tidak heran terkadang merekapun berani mengeluarkan justifikasi persoalan terhadap suatu pemberitaan yang benar salah belum jelas. Dengan beramai-ramai media massa berhasil membawa opini publik akan suatu berita yang terus menerus disajikan oleh media.

Apa Sebenarnya Public Opinios?

Dari Wiki media menerangkan bahwa Public Opinios adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesa dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa.

Dalam menentukan opini publik, yang dihitung bukanlah jumlah mayoritasnya (numerical majority) namun mayoritas yang efektif (effective majority). Subyek opini publik adalah masalah baru yang kontroversial dimana unsur-unsur opini publik adalah: pernyataan yang kontroversial, mengenai suatu hal yang bertentangan, dan reaksi pertama/ gagasan baru.

Maka kita tidak asing jika suatu kasus contohlah penahanan dari pimpinan non aktif KPK Candra dan Bibit yang menjadi sorotan public semakin mendapatkan porsi yang lebih sajiannya dalam sebuah berita, seiring dengan ketertarikan dari kalayak yang semakin meningkat. Khalayak mendapatkan berbagai liputan yang bertemakan kasus tersebut dari berita yang ditayangkan dengan berbagai referensi.

Pemberitaan yang kontraversial tersebut semakin mendapat perhatian besar dari kalangan masyarakat pemirsa. Orang-orang dan istitusi yang berkaitan kasus tersebut juga tak lepas dari perhatian masyarakat. Maka tidak heran mediapun mencoba menggali berita dan juga menghadirkan orang-orang yang terkait didalamnya sebagai para nara sumber agar unsure keseimbangan berita tetap terjaga dan audienpun rasa keingintahuannyapun terpenuhi..

Opini public tidak boleh hanya dipandang sebelah mata. Berbagai persoalan terlebih yang cukup mendapat sorotan dari masyarakat tidak bisa hanya diselesaikan begitu saja hanya semata-mata mengandalkan pengadilan. Hal ini jika diabaikan begitu saja akan berpengaruh terhadap dunia perpolitikan kita.

Jika katakanlah para penegak hukum sudah mendapatkan pandangan negative dari masyarakat. Maka suatu persoalan tidak akan selesai begitu saja sepanjang opini masyarakat masih beranggapan bahwa kasus tersebut masih penuh dengan ketidakadilan didalamnya dan tidak memenuhi harapan masyarakat. Kalau di Negara kita para pemegang kekuasaan sudah tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat, lalu bagaimana dengan pandangan Internasional terhadap NKRI?

Maka pembetukan Tim Pencari Fakta (TPF) yang di bentuk presiden yang diharapkan bisa lebih independen dalam mencari fakta itu patut kita acungi jempol. Dalam mengatasi persoalan yang didalamnya terdapat berbagai institusi penegak hukum dan sorotan publik Presiden diharapkan segera bisa mengambil kebijakan dari berbagai masukkan dari TPF yang diakui masyarakat sudah terdiri dari personel-personel yang mumpuni.

Opini public memang tidak diharapkan hanya menjadi justifikasi terhadap persoalan. Di Indonesia sebagai Negara hukum masih ada institusi-institusi yang diharapkan bisa menyelesaikan kasus ini secara transparan dan sesuai dengan keadilan. Adanya opini public yang berkembang ditengah masyarakat terhadap persoalan tersebut sekali lagi hendaknya bisa dijadikan sebagai masukan untuk kebebasan masyarakat beraktuialisasi untuk menghidupkan pilar-pilar demokrasi di Indonesia. Masyarakatpun berhak untuk berpendapat dan bersuara mengenai persoalan negeri ini bukan hanya para pejabat saja yang mempunyai jabatan.
More aboutThe Powerfull of Pubic Opinions

Pilgub 2008, PMII Jateng Bersikap Netral

Diposting oleh admin on Selasa, 17 November 2009

Suara Merdeka, 13 April 2007

Purworejo, CyberNews. Secara organisatoris, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jateng memilih sikap netral dalam pelaksanaan Pilgub Jateng yang akan digelar tahun 2008 nanti. PMII tidak akan terlibat pada dukung-mendukung calon. Sikap tersebut ditegaskan dalam deklarasi Sebomenggalan, Purworejo bersamaan dengan digelarnya musyawarah pimpinan daerah (Muspimda). Deklarasi ini diikuti seluruh ketua cabang PMII dari kabupaten/kota se Jateng. Ketua Umum PMII Jateng, Muhammad Mahbub Zaki usai memimpin deklarasi mengatakan, PMII akan lebih memfokuskan diri dalam hal keorganisasian, terutama menyangkut kaderisasi anggota. "Kami tidak akan melibatkan diri dengan proses politik praktis dalam Pilgub nanti," tandasnya. PMII Jateng, lanjutnya, akan berkosentrasi melakukan advokasi terhadap problem-problem pendidikan yang selama ini belum terselesaikan. "Amanat konstitusi yang menegaskan 20 persen anggaran untuk pendidikan belum terealisasi. PMII akan mendorong realisasinya. PMII juga akan mengawal dana BOS yang banyak diselewengkan," paparnya. Dalam masalah perekonomian, katanya, PMII Jateng mendukung implementasi sistem ekonomi kerakyatan. Di mana rakyat kecil harus didorong untuk meningkatkan kemampuan perekonomiannya secara mandiri. "Rakyat diharapkan bisa menjadi subyek ekonomi. Bukan selalu menjadi obyek eksploitasi para pemilik modal besar," katanya. Muspimda PMII Jateng ini berlangsung selama tiga hari (11-13/4), dihadiri seluruh delegasi dari PMII cabang kabupaten/kota di Jateng. Muspimda ini sendiri merupakan ruang progress report setengah masa kepengurusan PMII Jateng 2006-2008. Muspimda ini dibuka Wabup Purworejo yang juga alumni PMII.( nur kholiq/Cn07 )
More aboutPilgub 2008, PMII Jateng Bersikap Netral

Muspimda PMII Diwarnai Unjuk Rasa

Diposting oleh admin on Sabtu, 14 November 2009

Suara Merdeka, 25 Januari 2005  CILACAP - Musyawarah Pimpinan Daerah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Muspimda PMII) Jawa Tengah di Gedung Diklat Kabupaten Cilacap, kemarin, diwarnai unjuk rasa. Demonstran dari Forum Anggota PMII Cilacap untuk Demokrasi dan Keadilan itu menyuarakan ketidakpercayaan terhadap keabsahan pengurus PMII Cilacap saat ini.  Mereka mengajak seluruh kader mengubah secara menyeluruh dari kalangan internal dan eksternal PMII Cilacap. Mereka juga mengajak kader mengembalikan fungsi dan idealisme PMII Cilacap sebagai organ pengaderan dan gerakan independen. Mereka menolak keabsahan Konfercab VI PMII Cilacap yang melahirkan kepengurusan PMII Cilacap saat ini. Alasan mereka, konferensi cabang pada bulan November 2004 itu cacat hukum karena melanggar AD/ART PMII Pasal 30 Ayat 3 dan 4. Pasal itu berisi ketentuan tentang jumlah suara dalam konferensi cabang berkait dengan pembentukan cabang. Mereka yakin Konfercab VI PMII Cilacap dipolitisasi sedemikian rupa oleh kekuatan dan kekuasaan pengurus cabang yang didukung beberapa kepentingan elite PMII. Karena itu mereka menuntut konferensi itu diulang. Sementara itu, Ketua Umum PMII Cilacap, Musabihan, menyatakan secara administratif konferensi itu memenuhi syarat AD/ART. ''Itu dikuatkan dengan pengesahan melalui sidang pleno Pengurus Besar (PB) PMII di Jakarta,'' katanya. Dia menyatakan secara hierarkis penerbitan SK pembentukan cabang sepenuhnya hak PB PMII. ''Jadi sah atau tidak mereka yang memutuskan. Karena sekarang SK sudah turun, kami anggap pengurus PMII Cilacap tak ada masalah.'' (G21-86)
More aboutMuspimda PMII Diwarnai Unjuk Rasa

Arah Gerakan PMII Disorot

Diposting oleh admin

Suara Merdeka, 19 Februari 2006

JEPARA - Setidaknya selama 20 tahun terakhir telah terjadi pergeseran arah gerakan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an mereka lekat dengan ideologi ahlisunnah wal jamaah (aswaja) murni. Namun setelah itu mereka bersinggungan dan terpengaruh ideologi-ideologi besar dunia yang acap dicap ''kiri''.

Pergeseran ideologi itu disorot tajam anggota DPR Arif Mudatsir Mandan saat jadi pembicara dalam seminar nasional pada pembukaan Konferensi Koordinator Cabang (Konferkorcab) Ke-16 PMII di aula kampus Fakultas Kelautan dan Perikanan Undip, Telukawur, Jepara, kemarin. Pembicara lain dalam seminar "Membangun Masyarakat Indonesia Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan dalam Perspektif Otonomi Daerah" itu adalah Bupati Jepara Hendro Martojo, Agus Fathudin Yusuf dari PWNU, dan Ketua KNPI Jawa Tengah Hendy Hendar Prihadi.

Arif Mudatsir menyatakan PMII sejak awal 1980-an hingga kini bersinggungan dengan ideologi-ideologi sosiologi kiri, bahkan liberalisme. Bagi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, penjelajahan ideologi ''ke luar kandang'' sah-sah saja. Namun dia meminta mereka tak melupakan ideologi baku, aswaja. ''Dua hal harus dipegang kader. Pertama, jangan merugikan orang lain. Kedua, harus tetap beragama.''

Sementara itu seusai pembukaan, empat kandidat Ketua Korcab PMII Jawa Tengah periode 2006-2008 menggelar jumpa pers untuk menyampaikan visi dan misi. Mereka adalah Suparno (Kudus), Muhammad Mahbub Zaki (Semarang), Musabihan (Cilacap), dan Kusdiyanto (Jepara).

Ketua panitia Subhan Zuhrie menyatakan agenda hari ini laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2004-2006, pembahasan tata tertib sidang, serta pemilihan ketua dan tim formatur. Senin (20/2) sidang komisi serta pemilihan ketua umum dan formatur. (H15-53)
More aboutArah Gerakan PMII Disorot

PMII Datangi Mapolwil

Diposting oleh admin

Suara Merdeka,  Jumat, 5 Juli 2002 
SOLO-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Solo kemarin mendatangi Markas Polwil Surakarta di Jl Slamet Riyadi. Menurut Ketua PC PMII, Sholahuddin Aly, kedatangannya dalam upaya menempuh jalur hukum atas pembubaran paksa disertai penganiayaan dalam aksi damai Jaringan Gerakan Jender (JGJ) PMII Jawa Tengah di Kota Barat, 21 April lalu.
More aboutPMII Datangi Mapolwil

Fasiun Ketua PMII Salatiga

Diposting oleh admin

Suara Merdeka, 13 Juli 2009
 
TUNTANG- Fasiun, mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Salatiga terpilih dan dilantik menjadi ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Salatiga, dalam rapat kerja di Pondok Pesantren Edi Mancoro Tuntang, Kabupaten Semarang, Sabtu (11/7). Fasiun menyatakan, sebagai ketua terpilih ia akan melakukan kaderisasi formal dan nonformal untuk menjalankan roda organisasi bersama-sama dengan melibatkan pengurus, anggota, alumni, dan pihak lain. Pelantikan dilakukan oleh Ketua 1 Pengurus Besar PMII Naeny Amanullah SSos. Kegiatan itu juga diadiri Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Tengah Kusdiyanto SPdI. (H2-37)
More aboutFasiun Ketua PMII Salatiga

Mahasiswa PMII Demo Kecam Markus

Diposting oleh admin

Suara Merdeka, 13 Nopember 2009 DEMAK- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Demak melakukan aksi mengecam dugaan kriminalisasi KPK dan maraknya makelar kasus (markus). Mereka juga mendesak adanya reformasi di semua lembaga penegakan hukum. Dalam aksi yang digelar di Alun-alun Demak, para mahasiswa mengungkapkan protes ketidakadilan penegakan hukum melalui aksi teatrikal. Digambarkan seorang rakyat jelata yang melakukan tindakan kejahatan, meski nilai kerugian kecil, dia mendapat perlakuan keras ketika sudah berhadapan dengan oknum penegak hukum. Tindakan anarkis harus dia terima, meski belum ada putusan hukum tetap yang menyebutkan dia bersalah dan harus dihukum. Sebaliknya, ketika ada pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya miliaran rupiah mendapat perlakuan berbeda. Maling uang negara itu seperti penjahat yang masih punya martabat, sehingga tidak mendapat tindakan keras. ’’Ini wujud ketidakadilan hukum yang selama ini dialami rakyat jelata,’’ ujar koordinator aksi, Anis Mukhlas. Mahasiswa Universitas Sultan Fatah (Unisfat) Demak itu menambahkan, bukan hanya persoalan ketidakadilan hukum yang dirasakan Bangsa Indonesia, tetapi adanya kejahatan hukum. Bentuk kejahatan itu antara lain adanya makelar kasus (markus) yang berperan sebagai calo kasus hukum dengan menawarkan jasa penyelesaian kasus melalui uang. Peranan markus telah merusak tatanan hukum negara, sehingga supremasi hukum perlu ditegakkan. Mahasiswa lainnya, Toha Assegaf mengatakan, para mahasiswa mendesak presiden SBY mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Langkah itu bisa berupa reformasi besar-besaran di lembaga tersebut. Terungkapnya dugaan kriminalisasi KPK membuktikan bobroknya hukum di negara yang mengklaim sebagai negara hukum ini. ’’Selama ini rakyat tahu kalau ada ketidakberesan di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi mereka tak bisa berbuat banyak,’’ ujarnya. (H1-37)
More aboutMahasiswa PMII Demo Kecam Markus

Halalbihalal PMII dan Foksika Dari Soal Calon Gubernur sampai Dukun Bayi

Diposting oleh admin

Suara Merdeka, Kamis, 23 Nopember 2006
HALALBIHALAL Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jateng kemarin gayeng. Pasalnya, acara yang digelar di Rumah Makan Sate House, Jalan Imam Bonjol Semarang itu tidak hanya dimanfaatkan untuk "curhat" para peserta tentang "Kiat Jadi Orang Kaya", tetapi juga untuk guyonan para pembicara menyerempet soal-soal politik berkaitan dengan pilihan Gubernur Jateng.
Tidak ada tausiyah atau mauizah hasanah dari kiai atau ustad. Acara tausiyah diganti obrolan tentang ekonomi menampilkan Managing Director Suara Merdeka, Kukrit SW, Ketua Kadin Jateng, Ir Solichedi, Ketua Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Keluarga Alumni (Foksika) PMII Jateng, Abdullah Sjatori, dan Ketua Korcab PMII, Muhammad Mahbub Zaki.
Acara tersebut dipandu oleh mantan Ketua Korcab, M Asrofi. Ketika MC meminta Kukrit tampil di panggung, Ketua PWNU Jateng, Drs H Moh Adnan MA mempersilakan dia sambil menyebut ''Gus Kukrit''. Para peserta yang datang dari seluruh cabang pun serentak menyebut Gus Kukrit.
Ketika sampai di panggung, ganti Kukrit "menggarap'' Adnan yang kebetulan duduk bersebelahan dengan H Soewanto, Dirut CV Aneka Ilmu.
''Idealnya Jawa Tengah ke depan memang dipimpin oleh kiai dan pengusaha. Setuju tidak,'' kata Kukrit yang langsung disambut koor ''setuju''. 
Tetapi anggota DPRD Jateng yang juga alumnus PMII, Ali Mansyur HD langsung menyahut, ''Setuju yang pegang mic.'' Yang dimaksud adalah Kukrit sendiri, yang saat itu memang memegang mic.
Ketua Hipmi Jateng itu mengingatkan masa depan Jawa Tengah milik pemuda. Potensi kader-kader PMII diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, bukan pemuda yang mencari kerja. ''Globalisasi tidak akan mampu kita bendung. Jangan heran, kalau ada sopir taksi dari Vietnam, pelayan toko dari China, dan akhirnya kita sendiri cuma jadi penonton,'' katanya.
Karena itu, melalui ormas pemuda dan LSM pihaknya menyebarkan virus dan wabah entrepreneurship.
''Targetnya satu, menciptakan generasi muda yang mampu menciptakan lapangan kerja,'' katanya.
Curhat
Ia merasa heran, sebab ketika Jawa Tengah mau membangun bandara internasional, dermaga internasional, selalu "gegeran". Padahal, di provinsi lain tidak terjadi gegeran seperti di Jateng.
Pada sesi berikutnya, Ketua Kadin, Solichedi menyambut baik upaya PMII yang akan mengembangkan kehidupan ekonomi anggotanya. ''PMII hebat, walau manuver gerakannya tidak ingar-bingar seperti gerakan mahasiswa lain, tapi punya integritas yang kuat dan platform yang jelas yaitu moril dan takwa,'' tegasnya.
Ia memberi resep sukses sebagai seorang pengusaha, yaitu networking atau jejaring yang luas dengan semua orang tanpa memandang golongan, kelompok, dan jabatan.
Ketua Foksika, Abdullah Sjatori mengajak kader-kader nahdliyyin untuk terus mengembangkan jaringan.
''Tidak usah bercita-cita jadi PNS. Meskipun gajinya terus dinaikkan, jumlahnya akan terus dibatasi,'' katanya.
Pada acara itu, forum tanya jawab berubah menjadi ajang "curhat". Kebanyakan menanyakan kiat menjadi orang kaya.
''Kalau mau sukses, ya lakukan apa saja, yang penting halal. Saya contohnya, tidak jadi PNS, tapi jualan, artinya jadi pengusaha,'' tutur Solichedi. Sjatori bahkan menyarankan kader PMII siap menjadi dukun bayi.
''Dukun bayi yang profesional banyak dibutuhkan orang lho. Logikanya, sampai kapan pun masih banyak orang yang beranak,'' katanya disambut tawa hadirin.
Pada kesempatan itu seorang alumnus bernama Siti Choiriyah dari Mrebet, Purbalingga, mengeluhkan sulitnya mendapat modal usaha. Ia tengah mengembangkan bisnis makanan ringan, yaitu torakor (tomat rasa korma).
"Makanan itu bisa menambah vitalitas lho,'' katanya berpromosi.
Para peserta sekaligus mencicipi produk asli dari Purbalingga itu. Solichedi berjanji akan membantu mencarikan pihak yang bersedia membantu permodalan.(Agus Fathuddin Yusuf-64a)
More aboutHalalbihalal PMII dan Foksika Dari Soal Calon Gubernur sampai Dukun Bayi

Pentingnya Etika dalam Berbahasa

Diposting oleh admin on Kamis, 12 November 2009


oleh Sulatri
Dalam beberapa pekan terakhir tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar dan melihat berbagai sajian berita tentang kasus KPK VS Kepolisian yang disajikan oleh media massa. Kasus tersebut memang menjadi topik berita yang mendapatkan interest yang cukup tinggi dari kalangan audien. Sehingga, tak heran media massa juga menyajikan berita-berta terkait dengan berbagai macam sudut pandang. 
Kasus yang semula berawal dengan sangkaan terhadap dua pimpinan KPK, non aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah yang diduga terlibat dalam kasus yang menmyangkut hukum. Dari sangkaan isu suap, penyalahgunaan wewenang hingga pemerasan ini semakin gencar mendapatkan perhatian publik sesudah keluarnya istilah cicak (KPK) VS buaya (Kepolisian) yang di keluarkan oleh Komjen Susno Duadji.
Masyarakatpun semakin bergejolak melihat institusi penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) yang menjadi harapan masyarakat justru malah saling menyerang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dianggap melemahkan KPK yang sudah dianggap sudah cukup bagus kinerjanya. Walkasil dukungan terhadap KPK pun bermunculan dimana-mana dari demontrasi hingga dunia maya.
Sebenarnya istilah cicak VS buaya ini tidak akan mendapatkan perhatian masyarakat jika istilah tersebut hanya muncul dari masyarakat biasa yang tidak mempunyai jabatan dan kedudukan di negara ini. Akan tetapi karena istilah tersebut dimunculkan oleh seseorang yang sedang mempunyai kedudukan dan jabatan strategis di institusi , ditambah istitusi tersebut yang sedang mendapatkan perhatian masyarakat. Maka hal itu cukup banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat.
Tidak heran justru dengan istilah tersebut masyarakat bisa bersatu untuk melawan ketidakadilan di negeri ini. Disatu sisi masyarakat berterimakasih dengan kemunculan istilah tersebut. Disisi lain justru istilah tersebut dianggap menyudutkan bagi instansi dimana salah seorang personalnya mengeluarkan istilah tersebut.
Diakui atau tidak peran etika dalam berbahasa itu juga sangat penting diperhatikan. Terlebih kita tinggal di negara yang mengedepankan budi pekerti dan sifat-sifat adiluhung yang perlu dilestarikan. Maka seseorang yang ingin mendapatkan kepercayaan dan disegani oleh masyarakat juga harus bisa menjaga kredibilitasnya ketika ia berkomunikasi. Terlebih ia sedang memegang jabatan strategis yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Maka etika dalam berbahasa sangat diperlukan.
Etika tidak bisa dipandang sebelah mata. Etika dalam (Yunani Kuno berasal dari "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.
Dari cara orang berbicara, berkomunikasi itu kita juga bisa sedikit mendapatkan gambaran tentang seseorang tersebut. Jika kita ingin berkomunikasi yang baik maka kita juga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: Jujur tidak berbohong. Bersikap Dewasa tidak kekanak-kanakan. Lapang dada dalam berkomunikasi. Menggunakan panggilan / sebutan orang yang baik. Menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Tidak mudah emosi / emosional. Berinisiatif sebagai pembuka dialog. Berbahasa yang baik, ramah dan sopan. Menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan dan Bertingkahlaku yang baik.
Dalam berbahasa terutama Bahasa Jawa itu ketika dalam berbahasa juga mengaggungkan tingkatan-tingkatan. Secara garis besar, bahasa Jawa dibagi dalam tiga tingkatan besar: Ngoko (tingkatan terendah), Madya (tingkat menengah); dan Kromo (tingkat tertinggi). Itu pun masih bisa dibagi lagi dalam dalam sub tingkatan: Andhap (rendah/kasar); dan Inggil (tinggi/halus). Tingkatan dan sub tingkatan tersebut menghasilkan kombinasi yang tidak sederhana, njelimet dan sulit dipahami. Bahkan oleh orang jawa sekali pun.
Setidaknya hal tersebut bisa menjadi modal kita ketika berbahasa. Terlebih ketika kita sedang memangku kedudukan strategis berbicara di depan publik. Semestinya kita sebagai penerus bangsa ini patut meneruskan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang salah satunya adalah mengedepankan etika dalam berbahasa. Dengan demikian ketika kita berkomunikasi juga akan menghasilkan pemahaman yang sama sehingga tidak terjadi mescomunication yang bisa berakibat fatal kelak dikemudian hari.
More aboutPentingnya Etika dalam Berbahasa

TPF Jangan Hanya Menjadi Kamuflase Belaka

Diposting oleh admin on Rabu, 04 November 2009

Oleh : Sulatri 
Tim Penyelidik Fakta (TPF) yang dibentuk Presiden atas berbagai masukan dari berbagai kalangan dalam kasus penahanan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah diharapkan jangan hanya menjadi kamuflase (kesemuan) belaka. Untuk meredam berbagai gejolak yang terjadi ditengah masyarakat yang menentang penahanan pimpinan non aktif KPK tersebut.
Kasus penahanan kedua orang tersebut banyak dinilai merupakan salah satu upaya pelemahan istitusi KPK yang selama ini kinerjanya sudah mendapat acungan jempol dari masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi di negeri ini. Sedang disisi lain Kepolisian dianggap menjadi salah satu institusi yang justru menghalangi upaya gerak KPK dalam pemberantasan korupsi dengan penahanan anggota KPK yang dakwaannya berubah-rubah. Tak heran jika reaksi pelemahan KPK banyak ditentang masyarakat, bahkan sampai akan di bawa kedalam forum PBB. TPF sebagai Tim Independen Pencari Fakta yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution diharapkan benar-benar bisa bersifat netral dan transparan dalam mengungkapkan kasus yang melibatkan dua institusi KPK dan Kepolisian. Dengan demikian nantinya diharapkan berbagai fakta yang ada bisa terungkap sampai tuntas hingga akhir.
Tentunya kita tidak mau pembentukan TPF pada akhirnya hasilnya akan kabur bahkan menghilang seiring dengan berkurangnya reaksi dan publikasi dari masyarakat untuk membela KPK. Hal ini bukan ketidakpercayaan terhadap TPF yang dibentuk, tapi tentu kita tidak lupa akan sejarah pencari fakta di Indonesia.
Ketika pada masa runtuhnya Orde Baru, sekitar tahun 1998 banyak sekali mahasiswa, para aktifis yang dinyatakan hilang saat mereka berdemontrasi menentang pemerintah. Setelah masa reformasi juga dibentuk tim penelusuran terhadap para demonstran yang hilang hingga sekarang juga belum ada kejelasan laporannya.
Kemudian kasus pembunuhan aktifis HAM Munir juga dibentuk penyelidik yang menyebabkan tewasnya aktifis tersebut sampai sekarang juga kabarnya masih simpang siur. Siapa sebenarnya mereka yang terlibat dalam penculikan para demonstran tersebut? Siapa yang terlibat dalam penewasan aktifis HAM Munir? Sanksi apa yang diberikan kepada mereka yang mengakibatkan nyawa-nyawa pembela demokrasi melayang, hingga kini belum ada kejelasan!
Permintaan maaf KAPOLRI atas keluarnya istilah cicak dan buaya dimana cicak diibaratkan KPK dan buaya diibaratkan kepolisian patut mendapatkan acungan jempol. Cicak yang diibaratkan dengan KPK banyak dijadikan simbul oleh masyarakat untuk membela KPK sebagai penegak demokrasi. Berbagai kalangan masyarakat saling beafiliasi dengan menggunakan kata “Dukung CICAK (Cintai Indonesia Cintai KPK)”.
Akan tetapi reaksi masyarakat terhadap kinerja kepolisian dengan menggunakan istilah tersebut juga tidak akan dengan mudah dihilangkan begitu saja. Masyarakat yang sudah gerah dengan tindakan para penegak hukum yang masih banyak yang berbuat tidak sesuai dengan keadilan langsung beraksi ketika terjadi kasus penahanan personal KPK sebagai institusi penegak hukum yang telah berhasil menyeret para koruptor kepenjara.
Apalagi di era kebebasan informasi saat ini masyarakat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai media. Satu informasi bisa ditelaah dari berbagai macam sudut dengan menggunakan kedalaman berita (indept news) dimana satu media bisa melangkapi media yang lain. Dengan demikian masyarakat semakin mudah mengakses informasi yang beraneka ragam. Sekali lagi kita berharap bahwa TPF benar-benar bekerja optimal sesuai dengan harapan bangsa ini.
More aboutTPF Jangan Hanya Menjadi Kamuflase Belaka

Malukah kita...berbahasa Indonesia?

Diposting oleh admin on Senin, 02 November 2009

oleh: Irfan Zamzami, 
Alumni PMII Solo Pada sidang kabinet paripurna pertama, di periode kedua pemerintahannya, SBY menyampaikan tiga semboyan untuk wejangan para menteri. "Change and Continuity", "De-bottlenecking, Acceleraton, and Enhancement", dan "Unity, Together We Can." Ini memang tahun bagi Pak Bos: ia menang mutlak satu putaran Pilpres. Tetapi agaknya bukan tahun bagi Bahasa Indonesia. Betapa tidak, bahkan orang nomor satu di Indonesia mempercayakan semangat berjuangnya pada bahasa negara lain. Jangan-jangan, nama kabinetnya yang sering ditulis KIB II itu sebenarnya terbaca oleh yang punya sebagai KIB The Second. Nahasnya, kecenderungan Inggris ini juga nyaris rata di kalangan masyarakat. Anda tentu masih ingat saat bom Kuningan meledak, ada sebuah gerakan solidaritas yang ramai pendukung baik di Twitter maupun Facebook. Solidaritas itu ingin menyatukan Indonesia melawan terorisme, dan ia dinamai: Indonesia Unite! Penganut sosiolinguistik mungkin bisa menjelaskan dengan sederhana. Orang, atau kelompok orang, yang memilih menggunakan kode bahasa tertentu selalu punya motif sosial. Dalam hal ini, memilih bahasa Barat yang dianggap lebih maju (meminjam gaya analisis masyarakat pasca-kolonial) adalah kesadaran untuk memperoleh pengakuan. Tetapi menurut saya ujung-pangkalnya tidak demikian. Mari kembali pada pelajaran linguistik paling dasar, bahwa bahasa mengandung dua tegangan: "langue" dan "parole". Langue adalah pengetahuan penutur bahasa tentang hubungan sistematis antara bunyi dan makna. Parole adalah bahasa yang dituturkan dalam kenyataan. Ferdinand de Saussure, bapak Linguistik, yang mengatakan ini. Pada langue itulah, menurut saya, terjadi sedikit kegagalan pada sebagian masyarakat Indonesia untuk menghayati sistem Bahasa Indonesia. Dominasi Bahasa Inggris yang besar telah membuat penutur Bahasa Indonesia menjadi tidak lengkap dalam menyusun sistem Semantik (makna kata), Sintaksis (struktur kata), dan perangkat linguistik lain dalam ide bahasa mereka. Akibatnya, banyak orang yang "tidak percaya" pada kekuatan kata yang dimiliki Bahasa Indonesia. Seperti "Indonesia Unite" yang mungkin dirasa lebih berkarakter ketimbang "Indonesia Bersatu". Atau "Change and Continuity"nya SBY yang agaknya dianggap lebih punya kekuatan daripada "Perubahan dan Keberlanjutan" . Akan tetapi, tentu saja, semoga "ketidakpercayaan" pada Bahasa Indonesia yang melanda sebagian masyarakat kita tidak juga berarti melemahnya kepercayaan kita pada bangsa kita sendiri. Dirgahayu Bahasa Indonesia! (Ah, saya hampir saja berseru Long live Bahasa Indonesia! :p)
More aboutMalukah kita...berbahasa Indonesia?