Bersikap Arif dalam Pilkada 2010 Kota Surakarta

 Oleh Sulatri

Beberapa waktu yang lalu banyak media memberitakan adanya keluhan dari Panita Pengawas Pemilu (Panwas) Kota Solo yang frustrasi dengan anggaran Pemliu Kepala Daerah (Pemilukada) April 2010 yang dinilai terlalu kecil. Anggaran Pilkada Solo 2010 hanya Rp 456 juta dikatakan lebih jauh dari besarnya anggaran Pilkada 2005 yang jumlahnya mencapai RP 700 juta. 


            Kita sebagai masyarakat biasa tentunya melihat jumlah uang seperti itu sudah cukup amat besar jumlahnya. Apalagi jika untuk memenuhi kehidupan keluarga yang sederhana. Terkait dengan penggunaannya untuk pilkada tentu masyarakat tidak semua turut ambil pusing memikirkan penggunaannya. Apakah anggaran tersebut sudah bisa mencukupi untuk kegiatan pilkada atau belum.


           Yang menjadi harapan masyarakat bahwa pasangan walikota yang terpilih bisa bekerja lebih baik dari sebelumnya. Bisa memajukan Kota Solo pada umumnya dan turut menyumbangkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Memang tanpa uang kita tidak bisa apa-apa, tapi jangan jadikan uang penentu segalanya, terlebih hasil Pemilukada nanti.
.
Soal anggaran yang dinilai Panwas terlalu kecil KPU diharapkan bisa mengguanakan anggaran tersebut dengan seefisien mungkin dan tepat sasaran. Kita berharap bahwa Pemilukada Solo bukan dijadikan sebagai ajang korupsi baru di daerah. Seperti yang diungkapkan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Fahmi, Kamis (7/1/2010). Jangan sampai kecurangan-kecurangan seperti penggunaan anggaran publik dalam Pemilu 2009 justru terulang kembali di daerah seperti Solo. 


KPU kota Surakarta telah menetapkan Surat Keputusan tentang Pemilu Kepala Daera (Pemilukada)Surakarta No 1 Tahun 2009 tentang, Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali kota tahun 2010. Untuk pemungutan suara dilangsungkan, 26 April 2010. Untuk pelaksanaan kampanye calon kepala daerah direncanakan 9-22 April 2010


Waktu tersebut tentu sudah tidak lama lagi. Kita berharap bahwa Pemilukada sebagai ajang  menciptakan demokratisasi untuk menentukan pemimpin agar berjalan dengan baik. Jangan hanya semata-mata mengandalkan uang untuk menghasilkan seorang pemimpin yang sanggup mengemban amanah rakyat,. ajang Pemilukada diharapkan benar-benar mampu memilah-milah mana pengeluaran yang diperlukan dan mana yang bisa diminimalisir. Ingat diluar sana masih banyak masyarakat yang membutuhakan anggaran publik untuk kesejahteraan masyarakat banyak.