Sejarah PMII Solo (11)

6. Sesuai dengan ketentuan organisasi bahwa masa jabatan untuk pucuk pimpinan PMII ada tiga tahun, Kongres II PMII yang diselenggarakan pada bulan Desember 1963 di Jogjakarta itu harus segera mengakhiri masa jabatannya. Tetapi seperti kita ketahui pada tahun-tahun 1965 sampai dengan tahun-tahun terakhir 1966 adalah merupakan saat-saat paling sibuk bagi bangsa Indonesia khususnya para pemuda pelajar dan mahasiswa dalam usaha penegakan Orde Baru.

Maka PMII yang merupakan bagian takterpisahkan dari bangsa Indonesia ini turut juga tersibukkan. Seperti kita ketahui bersama ketua PP PMII, Sahabat Drs. Zamroni waktu itu juga merangkap sebagai ketua presidium pusat KAMI. Dalam kondisi sibuk seperti ini tidaklah mungkin PMII melakukan kegiatan pemenuhan sarat organisasinya yakni kongres.

Tetapi sebagai satu organisasi yang juga perlu mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjanya maka PMII juga memerlukan satu forum untuk mengevaluasi dan merumuskan kembali langkah-langkah perjuangan berikutnya. Forum itu kemudian mengambil tempat di Jakarta dan dikenal dengan kegiatan “Musyawarah Kerja Nasional Pertama” yang pelaksanaannya tanggal 6-16 Pebruari 1966. Salah satu hasil terpenting dari MUKERNAS itu adalah : tercetusnya satu produk DOKUMEN HISTORIS BARU yang kemudian dikenal dengan nama TRI SIKAP JAKARTA.

Dokumen Historis ini merupakan satu sikap PMII dalam menjawab permasalahan yang sedang menghadang umat, dokumen histories mencakup tiga hal:

a. Sikap bidang politik
a.1. Kapitalisme, Imperialisme dan segala bentuk manifestasinya yang merupakan penghisapan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa adalah nyata-nyata bertentangan dengan ajaran agama, dan mutlak harus dihapuskan…….
a.2. Mutlak bubarnya PKI dan ormas-ormasnya, sebagai hukuman revolusi yang adil terhadap gerakan kontra revolusioner G 30 S PKI telah digagas dan dilaksanakannya, yang nyata-nyata suatu gerakan perbuatan suatu kekuasaan pemerintah yang sah……...
a.3. Mutlak perlu meninggikan kewaspadaan dan mencegah segala kemungkinan adanya kegiatan griliya politik dan oleh neo PKI………
a.4. Kewaspadaan dan pencegahan itu akan menjadi sempurna kalau secara ideal ajaran-ajaran yang menjadi pegangan PKI dikikis habis………
a.5. Adanya partai-partai politik, organisasi-organisasi massa dengan golongan karyawan yang ada sekarang ini setia kepada proklamasi 17 Agustus 1945 dan penyelesaian revolusi Nasional adalah mutlak perlu…

b. Sikap dibidang ekonomi:
b.1. Ketidakadilan dan ketidakmakmuran harus segera dirubah menjadi keadilan dan kemakmuran. Suatu fakta, rakyat yang kekurangan dan kesulitan jumlahnya terlalu banyak……..
b.2. Berpegang pada prinsip berdikari, menolak bantuan-bantuan luar negeri yang mengikat, bersikan pejabat-pejabat yang tidak mampu dan berwatak profetur………
b.3. Modal domistik dan kegiatan perekonomiannya harus diberi batasan diusahakan dengan begitu rupa, sehingga tidak mencegah kegiatan perekonomian rakyat yang sepenuhnya untuk kepentingan nasional Indonesia……….
b.4. Masa aksi mahasiswa yang tergabung didalam KAMI disamping masa aksi golongan lain, yang nyata-nyata berpihak terhadap rakyat, adalah aksi-aksi yang benar dan perlu dipelihara.

c. Sikap dibidang kebudayaan
c.1. Kebudayaan dengan segala cabang-cabangnya mutlak perlu dikembangkan dan tidak dapat dipisahkan dengan dakwah, politik dan penyempurnaan kepribadian nasional.
c.2. Sikap apriori terhadap penolakan kebudayaan dari luar adalah tidak dapat dibenarkan…….
c.3. Pelaksanaan kegiatan kebudayaan dengan segala cabang-cabangnya untuk kebutuhan dakwah dan menyampaikan kebenaran melalui cara-cara yang lazim didalam dunia kesenian, haruslah mempunyai motif konkrit dan realistic bukannya abstrak.
c.4. Kebudayaan dan segala cabang-cabangnya haruslah mengandung nilai-nilai kebenaran ajaran agama, estetika, tinggi mutu dan punya sasaran………
c.5. Seni pster, seni drama dan pembentukan paduan-paduan suara adalah relative lebih perlu dikembangkan dan diintensifkan, menilik segi praktis yang biasa dilaksanakan tanpa mengabaikan cabang-cabang kesenian lain.

Jika kita amati dari kalimat-kalimat terkandung dalam dokumen histories TRI SIKAP JAKARTA itu nampak dengan jelas adanya suasana peralihan antara pola piker orla ke orba. Pada kalimat yang dengan jelas PMII menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, tentang perbaikan ekonomi serta sorotan tajam PMII terhadap para pejabat Negara yang tidak becus menjalankan tugasnya serta pendapat PMII di bidang kebudayaan yang tidak bersikap apriori dengan kebudayaan asing, asalkan bersifat positif (seperti kita ketahui pada zaman rezim Sukarno segala sesuatu yang bersifat asing terutama yang datang dari dunia barat pasti dicap tidak baik, pen).

Pokok-pokok pikiran ini dapatlah dikatakan merupakan satu langkah awal PMII yang beranjak dari dunia lama menuju dunia barunya (dari pemikiran zaman orde lama kepada pemikiran zaman orde baru). Sedangkan pernyataan-pernyataan yang mengupas masalah kolonialisme, imperialisme ganyang Malaysia, revolusi nasional dan seterusnya dapatlah kita sebut sebagai keterpautan PMII pada kondisi zaman yang waktu itu sedang berwarna politik, sebagai panglima dan bersifat kekiri-kirian. PMII sebagai bagian tak terpisahkan dari rakyat negeri ini mau tidak mau harus mampu mengidentifikasi diri dengan kondisi sosio cultural dan politik yang sedang dikembangkan. Patut pula dicatat rezim Sukarno pada awal 1966 itu masih terasa kuat sekali kekuasannya (bukankah surat perintah 11 Maret belum diturunkan?-Pen) sehingga mau tidak mau PMII harus tetap menunjukkan “loyalitasnya kepada penguasa pada waktu itu”.

Disamping TRI SIKAP JAKARTA yang lebih tepat kalau kita artikan sebagai satu kontribusi pemikiran PMII terhadap bangsa Indonesia, MUKERNAS I juga memutuskan hal-hal yang sangat penting bagi PMII sendiri, antara lain:
1. bahwa KONGRES III PMII akan dilaksanakan di kota Malang pada akhir Desember 1966 (dalam pelaksanaannya KONGRES III PMII dilaksanakan pada tanggal 7-11 Pebruari 1967 dengan tetap mengambil tempat di kota Malang, pen).
2. Usaha PMII terus menerus melakukan konsolidasi organisasi dengan turut aktif berjuang dalam wadah KAMI.
3. Tetap melibatkan diri sepenuhnya sebagai organisasi mantel NU.